• BI Sultra Musnahkan 1.293 Uang Palsu

image_title
Ket: Kepala BI Sultra Doni Septadojaya
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI-Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Pemalsuan uang (Botasupal) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)  memusnahkan 1.293 lembar uang palsu yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia di Forum Botasupal Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan di Kota Kendari,  Selasa (31/10/2023).

    Pemusnahan dilakukan oleh Kabinda Sulawesi Tenggara Brigjen TNI Raden Toto Oktaviana sekaligus Koordinator BOTASUPAL Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara Doni Septadijaya, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Bapak Ramadhani SH., MH, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, dan Kepala Sekretariat Kantor DJPb Sulawesi Tenggara Bapak Adib Adli.

    Uang palsu (UPAL) tersebut adalah hasil temuan uang palsu yang berasal dari laporan perbankan dan masyarakat yang dikumpulkan sepanjang tahun 2020-2023 di wilayah Sulawesi Tenggara.

    Kegiatan pemalsuan uang Rupiah adalah tindak pidana yang mengurangi kepercayaan masyarakat atas alat pembayaran sah negara, dengan adanya forum ini diharapkan anggota BOTASUPAL dan Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki kesamaan persepsi atas penanganan tindak pidana pemalsuan Uang Rupiah yang merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Mata Uang.

    Selain itu BOTASUPAL bersama stakeholder terutama media massa diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait temuan uang palsu untuk dilaporkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku tanpa ragu. Forum ini dihadiri oleh anggota Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Inteligen Nasional (BIN) Daerah se-Sulawesi Tenggara dan menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Kejaksaan dan Polda Sulawesi Tenggara.

    Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Doni Septadijaya menyatakan temuan UPAL mayoritas diperoleh dari klarifikasi perbankan pada Bank Indonesia, sementara sampai dengan saat ini laporan dari masyarakat Sulawesi Tenggara relatif minim.

    ''Padahal, masyarakat menjadi pihak utama yang dirugikan dari peredaran UPAL. Oleh karenanya BOTASUPAL mendorong perluasan informasi pelaporan UPAL langsung oleh masyarakat. Bila ada masyarakat yang melaporkan langsung artinya terdapat peningkatan pemahaman keaslian Uang Rupiah dan kepedulian masyarakat secara umum,'' ujarnnya.

    Lebih lanjut, Kepala BIN Daerah, Brigjen TNI Raden Toto Oktaviana menyatakan fenomena peredaran uang palsu berisiko menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri.

    Padahal uang adalah kebutuhan primer yang menjamin kelancaran transaksi sebagai landasan perputaran ekonomi sehingga diperlukan dukungan seluruh pihak utamanya anggota BOTASUPAL untuk menekan tingkat pemalsuan dan peredaran Rupiah palsu melalui penegakan sebagai langkah kongkret pemberantasan peredaran uang palsu.

    Bank Indonesia terus melakukan kegiatan edukasi peningkatan pemahaman keaslian uang Rupiah masyarakat dengan program Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah diberbagai daerah, ditahun 2023 ini saja sudah dilakukan 144 kegiatan sosialisasi berbasis diseminasi komunitas.

    Selain itu untuk mendorong kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran dengan penggunaan QRIS yang cepat, mudah, aman handal dan pemanfaatan BI-FAST untuk transfer antar bank murah untuk ritel maupun wholesale dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)

     


    Penulis | Nana Qairen