• Kepala BI Sultra: Tahun Ini, 9 Pemda Sudah Terdigitalisasi

image_title
Ket: Kepala BI Sultra Doni Septadojaya
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong pembayaran secara digital diantaranya melalui penerapan pemerintah daerah (Pemda) digital.

    “Untuk semester pertama 2023, kita mendapat lonjakan cukup baik terkait Pemda digital yang tercatat 9  Pemda di Sultra sudah berstatus digital,” ujar  Kepala KPwBI Sultra, Doni Septadijaya saat ditemui di kegiatan Gerakan Pangan Murah, Senin (16/10/2023).

    Menurut Doni jumlah tersebut meningkat drastis dibanding tahun 2022 lalu yang hanya tercatat dua Pemda Digital yakni Kota Kendari dan Baubau.

    Berikut kabupaten yang sudah tercatat sebagai Pemda Digital yakni Kabupaten Buton Utara, Muna Barat, Konawe, Kolaka, Konawe Utara, Konawe Kepulauan dan Kabupaten Muna.

    “Ini merupakan upaya yang sangat luar biasa dari teman-teman Pemda hingga bisa mengakselerasi keuangan digital dan mengelektornifikasi keuangan baik itu yang berkaitan dengan pajak dan retribusi agar masuk dalam ekosistem digital,” jelasnya.

    Melalui Pemda digital masyarakat dengan mudah dilayani, sehingga tidak lagi menggunakan uang tunai tetapi sudah bisa menggunakan dan memanfaatkan channel pembayaran digital yang disediakan oleh Pemda baik itu transfer hingga QRIS.

    Doni menambahkan, dalam mewujudkan Pemda digital secara merata yang utama dilakukan ialah dengan melakukan roadshow secara terus-menerus dan berkolaborasi dengan bank pembangunan daerah Sultra maupun dengan instansi-instansi daerah.

    “Terpenting juga untuk mendigitalisasi seluruh Pemda di Sultra ialah keinginan daerahnya itu sendiri apakah ingin menjadi Pemda digital atau tidak,” tuturnya.

    Adapun manfaat Pemda digital yakni memudahkan pencatatan, transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut berdampak pula dengan pandangan masyarakat kepada pemerintah. Artinya, jika masyarakat membayar pajak dan retribusi langsung ke rekening Pemda maka kebocoran atau penyimpangan dianggap minim.

    “Itu terbukti dengan kenaikan PAD di daerah naik lima persen setelah adanya Pemda digital. Pungkas Doni.(*)


    Penulis | Nana Qairen