• Tolak Uang Koin, Sanksi Pidana Menanti

image_title
Ket: Uang koin
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI - Uang koin atau logam yang sering ditolak masyarakat baik diperkotaan maupun diwilayah terpencil Indonesia rupanya masih menjadi alat pembayaran yang sah. Banyak contoh, dimana di warung-warung kecil tidak lagi menerima uang koin. Seperti pecahan Rp 100 dan Rp 200.

    Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Bimo Apyanto mengatakan, selama belum ada penarikan, uang koin masih merupakan alat pembayaran yang sah.

    "Selama masih beredar artinya masih menjadi alat pembayaran yang sah di NKRI," tegasnya, Kamis (14/1/2021).

    Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Tim Implementasi SP, PUR & MI BI Sultra, Ahmadi Rahman mengatakan, siapa saja yang menolak rupiah, termasuk uang koin, akan mendapatkan sanksi.

    "Pada UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang menolak uang rupiah akan dipenjara minimal satu tahun dengan pidana denda paling banyak Rp 200 juta," terangnya.

    Pada pasal 21 disebutkan, jelas dia, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Sementara pada pasal 23, mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah.

    Diketahui, data BI mencatat, hingga kini ada beberapa jenis uang koin yang masih berlaku sebagai alat transaksi tunai.
    Uang koin pecahan Rp 1 tahun emisi 1970, pecahan Rp 50 tahun emisi 1999, pecahan Rp 100 tahun emisi 1999, pecahan Rp 200 tahun emisi 2003, pecahan Rp 500 tahun emisi 1997, pecahan Rp 500 tahun emisi 2003, pecahan Rp 1.000 tahun emisi 1993, dan Rp1.000 tahun emisi 2010.

    Tercatat, BI terakhir kali melakukan penarikan uang koin pada 31 Agustus 2010 untuk pecahan Rp 25 tahun emisi 1991.(*)


    Penulis | Septiana