-
BUMISULTRA
BUTUR -Pemerintah Kabupaten Buton Utara meraih penghargaan kategori Pemerintah Daerah dengan rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah tepat waktu Tahun 2023 bersama Pemda Kabupaten Wakatobi dan Kota Bau-Bau dari Kementerian Keuangan RI, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau.Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau, Tangguh Dewantara, ST, M.T, bertempat di Hotel Galakxy Inn, Bau-Bau, Rabu (5/6/2024).Dalam sambutannya, Tangguh Dewantara menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan kepatuhan dan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan perpajakan, semoga hal ini menjadi motivasi semua untuk terus mendukung pembangunan melalui pembayaran pajak.Rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah merupakan wujud dukungan pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.Dalam kegiatan Tax Gathering ini mengangkat tema: "Bersama pajak, tingkatkan sinergi, bangun kolaborasi menuju Indonesia emas". Tema ini adalah cerminan dari semangat dan komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pajak bukan hanya kewajiban tetapi merupakan perangkat strategis untuk membangun negara yang tercinta ini.Kontribusi pajak memegang peranan yang sangat penting, setiap rupiah yang terkumpul dari pajak merupakan sumber daya yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan serta berbagai kebutuhan mendasar layanan lainnya yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.Untuk mencapai tujuan yang dimaksud tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah semata tetapi diperlukan sinergi yang erat dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu melalui acara ini, diharapkan memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran yang aktif memenuhi kewajiban perpajakan.Menurutnya, KPP Pratama Bau-Bau berkomitmen untuk memberikan edukasi dan penyuluhan secara berkelanjutan terkait peraturan perpajakan, fasilitas, dan kemudahan yang telah disiapkan oleh pemerintah.''Kami juga terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelayanan perpajakan. Selain itu, kami bertekat untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh wajib pajak, digitalisasi layanan, pembangunan infrastruktur, dan implementasi untuk mempermudah administrasi perpajakan,'' katanya.Melalui acara ini, kita dapat menjalin komunikasi yang lebih erat, saling bertukar pikiran, membangun kebersamaan komitmen yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, sejahtera dan berkeadilan, tutupnya.Selanjutnya, Staf Ahli Bupati bidang Ekononi, Keuangan dan Pembangunan, La Nita, S.Pd, M.M yang mewakili pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam menerima piagam penghargaan menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas capaian yang disematkan kepada pemerintah daerah Butur.''Hal ini diraih berkat kerjasama yang baik saling bersinergi dan berkolaborasi antara KPPN, KPP dan BKD dalam pemenuhan setoran pajak pusat atas belanja daerah tepat waktu sebagai dokumen syarat penyaluran DBH PBB dan DBH PPh,'' katanya.Menurutnya, untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diperlukan reformasi di bidang perpajakan berupa penyempurnaan regulasi, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan, menyediakan form data base yang lengkap, akurat dan terintegrasi.''Serta meningkatkan penegakkan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, melakukan pemungutan pajak yang adil berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana memudahkan wajib pajak serta pemberian reward atas prestasi pemenuhan wajib pajak,'' pungkasnya.(*)Sumber : Kominfo Butur
