• PH Mohon MH Bebaskan Muhardin Karena Tidak Terbukti Melakukan Tindak Pidana

image_title
Ket: Puspita Sri Ningsih
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI- Penasehat Hukum (PH) terdakwa Muhardin (mantan Sekwan Kolaka) memohon Majelis Hakim (MH) membebaskan kliennya, sebab dinilai tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan pidana.

    "Permohon kepada majelis hakim yang mulia, menyatakan terdakwa  Muhardin Tasruddin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidiar Jaksa Penuntut Umum," harap Puspita Sri Ningsih,SH PH Muhardin dalam nota pembelaan atau Pledoi didepan MH, Rabu (24/11/2021).

    PH juga bermohon MH membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan mengembalikan harkat dan martabatnya, serta memerintahkan kepada JPU segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, juga membebankan biaya perkara kepada Negara.

    Menurut PH, berdasarkan fakta persidangan dirinya menolak keseluruhan isi tuntutan JPU, sebab berdasarkan dakwaan primair dan subsidiair bahwa terdakwa melakukan Tipikor secara bersama-sama dan JPU menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dikurangi masa tahanan, dan denda Rp 50 juta atau 6 bulan penjara jika tidak dibayar, PH menegaskan menolak tegas karena dinilai tuduhan tersebut tidak berdasarkan hukum dan fakta-fakta persidangan yang ada.

    PH menilai JPU nyata telah gagal membuktikan keseluruah Unsur pidana dalam Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang mana dengan tidak terbuktinya unsur permufakatan, turut serta dalam melakukan tindak pidana. Secara otomatis gugur keseluruhan unsur yang didakwakan tersebut terhadap diri terdakwa / kliennya.

    Berdasarkan fakta persidangan, saksi Mastin mengakui pernah bertandatangan dalam laporan pertanggungjawaban tanda bukti kas dan laporan perjalanan dinas diatas nama Terdakwa, pada saat terdakwa diluar daerah, atas perintah Marsiah.

    Dari keterangan saksi Marsiah, untuk pencairan anggaran perjalanan dinas fiktif ke Kendari dengan jumlah anggaran untuk 37 orang dengan total Rp.116.940.000,- dan untuk 49 orang dengan total Rp.161.600.000,- saksi menyuruh Limastin menandatangani SPP dan SPM pencairannya karena pada saat itu Terdakwa tidak berada ditempat, dan saksi telah didesak mantan ketua DPRD Kolaka SA untuk mencairkan anggaran tersebut. Selain itu, menyerahkan kepada SD dalam tahun 2019 sebanyak Rp 200 juta yang diambil dari perjalanan dinas fiktif ke Makassar.

    Saksi Marsiah juga mengungkapkan, kalau menyerahkan uang atas permintaan SA tahun 2020 sebelum melaksanakan perjalanan dinas sebesar Rp 500 juta dengan alasan jika uang perjalanan dinas SA sudah cair akan dipotong. Namun saat dananya cair, SA menolak dana perjalanannya di potong. Adapun Marsiah sendiri mengaku hanya menggunakan dana Rp 50 juta.

    Selain itu, hampir segala urusan rumah tangga kantor, terdakwa perintahkan Marsiah untuk menkonsultasikan kepada SA selaku ketua DPRD. Fakta-fakta ini menurut PH bahwa apa yang dituduhkan JPU kepada terdakwa tidak benar dan tidak berdasar hukum, nyata surat tuntutan cacat secara formil maupun materiil, sehingga tidak memenuhi kategori kaidah dalam menetapkan yang harus didasarkan 2 alat bukti sah.

    "Dengan berpedoman pada fakta persidangan, analisis yuridis, Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiair," kata Puspita Sri Ningsih dalam pledoinya.

    Sebelumnya pada sidang sebelumnya yang juga dilakukan secara virtual, Rabu (17/11/2021), JPU dari Kejaksaan Negeri Kolaka Fedi Arief Rakhman menuntut terdakwa Muhardin Tasruddin 2 tahun penjara, membayar denda Rp 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti pidana kurungan 6 bulan. Juga menghukum membayar uang pengganti Rp 338 juta dan jika tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara 1 tahun.

    Adapun terdakwa Marsiah dituntut 4,6 tahun dengan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara. Marsia juga membayar uang pengganti sebesar Rp 3,5 miliar dikurangi dengan uang yang telah disita sebagai barang bukti sebesar Rp 733 juta, dan uang yang dikembalikan oleh terdakwa yang dititipkan kepada JPU sebesar Rp 27 juta, sehingga jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan sebesar Rp 28 miliar. Apabila tidak membayar uang pengganti, dihukum penjara paling lama 1 bulan.

    JPU menilai kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, mengakibatkan kerugian negara Rp 3,9 miliar dari anggaran rutin 2019 DPRD Kolaka.  (*)


    Penulis | Armin Arsyad