• Tambang Galian C, Antara Kepentingan Pembangunan atau Pengrusakan Lingkungan

image_title
Ket: Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi, Jaemuna,S.Pd.,M.pd
  • Share

    BUMISULTRA

    WAKATOBI -Tambang galian C menjadi hangat perbincangan publik akhir-akhir ini usai penangkapan alat berat jenis excavator milik PT.Buton Karya Konstruksi (BKK) dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Wakatobi, Iptu.Juliman,SH.MH, tepatnya 11 Maret lalu.

    Bukan tanpa alasan, penangkapan itu didasari laporan warga adanya dugaan aktifitas pertambangan ilegal bertempat di Kelurahan Mandati Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

    Dalam kasus ini selain mengungkap nama Manajer PT.BKK inisial S dari 8 saksi terperiksa juga salah satunya adalah kontraktor besar asal Kota Baubau ikut mencuat yakni inisal CC.

    Pun, proses penyidikan rupanya seluruh aktifitas pertambangan ilegal terhenti. Ada dua dasar kepolisian melakukan penghentian diantaranya adanya laporan warga serta izin pertambangan tak dikantongi para penambang yang tak lain para kontraktor yang sengaja membeli tanah lalu melakukan pertambangan ilegal sesuka hati.

    Bak gaun bersambut, perdebatan panjang lewat grup-grup Facebook (Fb), Whatsapp setiap postingan tentang galian C tersebut mencuat bahkan sejumlah oknum wartawan ikut tertuding memanfaatkan situasi.

    Isu honor sebesar Rp.1,5 juta merupakan tudingan dialamatkan kesejumlah oknum wartawan menjadi liar tak berujung. Manajer PT.BKK inisial S mengaku bukan pihak bertanggung jawab mencemarkan nama baik sejumlah wartawan.

    "Sayapun sempat dengar tapi tak tahu siapa yang edarkan informasi fitnah tersebut,''  ucap S dihubungi via WA pribadinya.

    Kendati sejumlah akun Fake seperti halnya akun Leo, hampir setiap postingannya menyertakan tulisan menyudutkan pekerja profesi Pers itu.

    Lewat telusur, Bumisultra.Com berhasil meminta penjelasan sejumlah pihak diantaranya Kepala Dinas PU dan Tataruang, H.Kamarudin, Kepala Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah, Romeo dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,Jaemuna

    Demikian istansi vertikal berkewenangan menangani galian C, baik Humas Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW), Abdul Aziz, Kasatreskrim, Iptu Juliman serta perwakilan Samsat,Udin yang berkewangan melayani Perizinan pengangkut alat berat beserta kendaraan angkutan material sirtu (tanah galian) diambil dari lokasi tambang galian C lokal.

    H.Kamarudin menilai persoalan tambang galian C tak lagi menjadi kewenangan daerah setelah momenklatur tentang perubahan Pertambangan dan Energi semula menjadi bidang di istansinya beralih ke pemerintah provinsi Sultra apalagi munculnya UU Minerba nomor 3 Tahun 2020 yang menyerderhanakan perizinan menjadi satu pintu lewat pusat, ke Kementrian ESDM.

    Kadis era Ir.Hugua itu menyebut sesuai UU Minerba tersebut seluruh material baik jenis batuan, tanah galian (sirtu) dan pasir, masuk dalam pengkategorian sehingga mau tidak mau para kontraktor seharusnya mengambil materialnya dari luar Wakatobi.

    Apalagi proyek APBN dimana penentuan RAB tak memakai material-material lokal sebagaimana proyek yang diolah PT.BKK berasal dari DAK pusat dengan item pekerjaan peningkatan jalan Pahlawan.

    Berbeda halnya menentuan material seluruh proyek APBD Kabupaten Wakatobi. Disebutkan material sirtu dan batuan sesuai RAB masih menggunakan material lokal.Material lokal lain yang dilarang hanyalah pasir berdasarkan perbub nomor 55 tahun 2015 sehingga perkubikasinya dibiayai sebesar 900.000 ribu rupiah

    Kendati demikian, masih banyak para oknum kontraktor nakal mencampur pasir non lokal dengan pasir lokal harganya lebih murah kisaran Rp.120.000 - 150.000 perkubikasi demi keuntungan menjanjikan dan praktek mark up ini telah berjalan bertahun-tahun lulus pantauan tim penilai.

    Masih sesuai penjelasan Kadis PU jika para kontraktor tetap memaksakan kehendak memakai material lokal terutama jenis sirtu maka keharusan aturan UU Minerba tentu pemenuhan aturan minimal setiap pengusaha tambang memiliki lahan seluas 5 ha, sementara dalam plot wilayah meski disinggung adanya tambang akantetapi kawasan pertambangan belum ada pembagian khusus wilayahnya.

    Apalagi Kabupaten Wakatobi sesuai penentuan RT/RW samasekali tak ada ruang kawasan pertambangan sebab bertentangan posisi Kabupaten Wakatobi pada 3 lokasi strategis baik sebagai kawasan Balai Taman Nasional, Cagar Biodiversitas Bumi sekaligus ditetapkan menjadi 10 Bali baru, daerah tujuan wisata.

    "Kalau kita di Wakatobi tak masuk wilayah pertambangan maka tak bisa dikelola baik pasir, tanah dan batuan", ucapnya.

    Terpisah penjelasan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Romeo bahwa daerah sejak tahun 2019 telah menetapkan pajak penerimaan galian C berupa mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Perda nomor 20 tahun 2010 dan Perbub nomor 5 tahun 2015 direvisi menjadi Perbub nomor 17 tahun 2018.

    "Penerimaan PAD disektor pajak galian C cukup besar yakni kurun waktu 2019 ada sekitar 700 juta-an dan 1 Milyar lebih tahun 2020 sementara untuk tahun 2021 belum ada paket yang jalan", sebutnya.

    Pajak itu dipungut lewat pihak ketiga yakni para kontraktor untuk bangunan pemerintah meski idealnya adalah penambang. Akantetapi selain para penambang itu ilegal juga rata-rata kontraktor berfungsi ganda sekaligus menjadi penambang.

    Kisaran nilai pajak tentu disesuaikan dengan volume perencanaan setelah mempertimbangkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah.

    Meski begitu, Kadis Lingkungan Hidup, Jaemuna membeberkan sejumlah temuan dampak lingkungan atas kerusakan ditimbulkan galian C tersebut. Kurun waktu 2014,saat pihak DPRD bersama Pemerintah setempat bersepakat melanjutkan status galian C dengan syarat para penambang meratakan gundukan atau gunung telah ada sekitar 70 lubang menganga di Pulau Wangi-Wangi terbiarkan begitu saja.

    Jaemuna tak menampik bahwa sumbangan pengrusakan alam itu tak lain lewat galian C. Para kontrak nakal itu rupanya tak pernah patuh himbaun Dinas Lingkungan Hidup terhadap analisis dampak lingkungan (Amdal)

    "Bukan sekali dan dua kali ditegur hanya saat pihak kami masih dilokasi tambang para kontraktor berhenti menggali tapi saat ditinggalkan lanjut lagi", bebernya.

    Mereka tidak lagi mematuhi hasil kesepakatan bersama antara Pemda dan DPRD setempat yakni meratakan bukit atau lokasi tak layak tanam sehingga diambil materialnya dan tanahnya masih bisa dipakai misalnya bangun rumah.

    "Nah, beberapa bulan ini oleh kepolisian telah melarang dan kamipun bersama kepolisian rapat bersama guna penghentian aktifitas penambang liar ini agar lingkungan kita tidak terancam menambah kubangan-kubangan baru",tambahnya.

    Kata dia, kalaupun pada akhirnya daerah memberikan kawasan tambang lewat RT/RW mestinya para penambang harus memiliki izin tak lakukan penggarapan begitu saja.

    "Beberapa minggu lalu kamipun telah koordinasi dengan pihak Provinsi lewat Dinas Sumberdaya Mineral tapi mereka sampaikan bahwa pasca pemberlakuan UU Minerba maka kewenanganan perizinan tambang galian C diambil alih Kementrian ESDM", tuturnya lebih lanjut.

    Efeknya tak hanya menimpa pembangunan pemerintah namun bangunan masyarakat terhenti menggunakan material sirtu lokal hanya apapun alasannya berkaitan dengan regulasi dalam melakukan pertambangan harus legal.

    "Kedepan, mestinya didorong Perusda sehingga keresahan semuanya terjawab.Sampai kapanpun tanpa izin maka tidak boleh ada pertambangan liar,'' tegasnya.

    Senada diungkap Humas BTNW,Abdul Aziz bahwa dampak lingkungan atas galian C tak hanya merusak keseimbangan ekosistem namun ancaman kehidupan masyarakat masa mendatang sebab dibawah dasar laut pulau-pulau Wakatobi berbentuk seperti payung peyangga.

    Hal ini merujuk hasil survei oseonografi jawatan hidral Mabes TNI Angkatan Laut Tahun 1970-an, menunjukkan dasar laut pulau pulau tersebut tumbuh berupa tiang payung yang menyangga daratan.

    Oleh karenanya, aktifitas penggalian didaratan merupakan sumbangan terbesar pengrusakan alam dan cukup berbahaya mengakibatkan reruntuhan.

    Sesuai penjelasan Abdul Aziz, Wakatobi sejak awal mekar menjadi Kabupaten defenitif tahun 2003 silam, kawasan wilayahnya adalah kawasan taman nasional yang ditetapkan pada tahun 1996, dengan luas keseluruhan 1,39 juta hektare.

    Meski ada keleluasan pencabutan sebagian wilayah daratan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.425/MENLHK/SETJEN/LA.2/11/2020 tentang perubahan kawasan taman nasional Wakatobi dan perairan laut di sekitarnya sebesar 69.013 hektar atau sekitar 4,96 persen berstatus kawasan berpenghuni selain belum pasti titik-titik lokasinya juga tak mengindahkan tambang galian C.

    Ia mengingatkan seluruh pihak agar lebih bijak mengelola seluruh kawasan pulau-pulau Wakatobi sehingga ada jaminan kelangsungan hidup masyarakatnya dikemudian hari.

    "Seandainya pun dalam RT/RW Wakatobi menempatkan kawasan tambang galian C dengan pengambilan material sirtu meratakan gunung bukan berarti kondisi alam kita baik sebab gunung adalah sebuah ekosistem tak terpisah berfungsi mengikat dan jika sewaktu-waktu terjadi gempa tetap saja Wakatobi akan tetap aman,'' jelasnya.

    Berbeda penjelasan salah satu perwakilan Samsat, Udin. Ia menyoal kepentingan aktifitas alat berat baik jenis exacavator, mobil angkutan material sirtu dan batuan milik sebagian besar para kontraktor tidak memenuhi perizinan padahal seharusnya diregistrasikan dan diidentifikasi seperti halnya kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU LLAJ agar mendapat sertifikasi Uji tipe. (*)


    Penulis | La Ilu Mane