-
BUMISULTRA
KOLAKA- Ratusan masyarakat kabupaten Kolaka menggelar aksi menuntut janji PT Vale Indonesia membangun smelter. Jika tak penuhi janji, masyarakat mengancam duduki wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Vale, Rabu (07/04/2021).
Demonstran yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Swasta Masyarakat Daerah (ForSDa) Sultra, serta Himpunan Pengusaha dan Pekerja Pribumi Mekongga yang menggelar aksi di lokasi PT Vale di desa Huko-Huko kecamatan Pomalaa dan kantor DPRD Kolaka, dalam orasinya mengecam PT Vale yang selalu mengubar janji. Karena itu, jika PT Vale tidak segera merealisasikan janjinya, mereka mengancam bakal melakukan aksi mengusir dan menduduki wilayah IUP PT Vale dari bumi Mekongga, sekaligus diusulkan wilayah IUP menjadi hutan adat atau tanah garapan petani dengan secara reklaiming, atau pendudukan lahan oleh komunitas pribumi Mekongga secara besar-besaran.
"Kami siap mengusir PT Vale Indonesia untuk menduduki lahan yang masuk dalam wilayah IUP, dan kami akan usulkan agar menjadi hutan adat atau tanah garapan petani dengan cara reklaiming, atau pendudukan lahan oleh komunitas pribumi mekongga secara besar-besaran," tegas koordinator lapangan yang juga ketua ForSDa Djabir Teto Lahukuwi.
Massa menyayangkan sikap PT Vale yang selalu berjanji akan membangun smelter, tapi tidak juga ditepati. Padalah wilayah kontrak PT Vale di blok Pomala dalam dua wilayah administrasi yaitu Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur, seluas 20.286 hektar tidak dimanfaatkan.
"Keberadaan PT Vale di Bumi Mekongga sudah puluhan tahun lamanya. Tapi sampai saat ini belum ada kejelasannya terkait pembangunan pabriknya," tegasnya.
Jabir menyayangkan selama ini PT Vale hanya mengumbar janji untuk membangun pabrik pengolahan biji nikel. Ini dibuktikan dengan dua kali melakukan penyusunan Dokumen Amdal, yaitu tahun 2004 dan tahun 2018. Namun sampai saat ini janji itu belum direalisasikan.
Aktivis yang dikenal keras dalam menyuarakan aspirasi masyarakat ini juga menyayangkan sikap PT Vale yang diam-diam sudah merekrut tenaga kerja, juga merupakan datangkan kontraktor dan sub kontraktor dari luar Kolaka, sehingga pribumi hanya bisa menjadi penonton. Hal ini dinilai tidak bisa dibenarkan dan harus dihapus dari bumi Mekongga.
"Menjadi pertanyaan kami, apakah komunitas kami bisa diperdayakan jika perusahaan ini beroperasi. Apalagi tidak adanya transparansi pengelolaan CSR, karena hanya kelompok tertentu yang diperhatikan," tegasnya.
Karena itu, massa menolak keras sistem perekrutan dengan penyaringan tenaga kerja, kontraktor dan subkontraktor yang dilakukan PT Vale Indonesia selama ini, sebab tidak terbuka dan tidak berpihak kepada masyarakat lokal atau pribumi Kabupaten kolaka. Juga menolak penerapan CSR PT Vale Indonesia yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya, dengan mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Kolaka, serta menolak komite CSR PT Vale yang dibentuk secara sepihak tanpa adanya aturan yang jelas.
"Pembangunan gedung pemuda yang pada saat peletakan batu pertama dengan menggunakan dana CSR, sebenarnya yang kita harapkan adalah peletakan batu pertama pembangunan pabrik. Apakah PT Vale berubah status perusahaan, ingin membangun sarana Infrastruktur Pemda Kolaka," tegas Jabir.
Sementara itu, ketua DPRD Kolaka Syaifulah Khalik saat menerima demonstran, mengaku mengapresiasi atas aksi yang dilakukan, sebab pihaknya juga sudah bosan akan janji PT Vale yang akan membangun pabrik, tapi faktanya sampai hari ini belum ada kejelasannya.
Saifullah juga mengaku kalau DPRD Kolaka juga sudah bosan dengan janji-janji PT Vale, sebab komitmen mereka untuk membangun smelter tidak kunjung direalisasikan. Karena itu, pihak DPRD Kolaka akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak PT Vale Indonesia. (*)
