• Mahasiswa Demo Kejati Sultra, Tuntut Usut Dugaan Korupsi Kadis di Muna

image_title
Ket: Mahasiswa saat mendatangi kantor Kejati Sultra
  • Share

    BUMISULTRA

    MUNA--Sekelompok Mahasiswa yang menamakan diri Forum Komunikasi Mahasiswa Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (FKM - PKP) melakukan demonstrasi terkait beberapa kasus Korupsi yang terjadi di Muna. Aksi tersebut digelar secara damai di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (20/10/2020).

    Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Muna mengalami banyak kerugian negara. Hal ini berdasarkan fakta dan informasi yang dihimpun melalui dokumen laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

    Koordinator Lapangan FKM-PKP, Ramayana, dalam orasinya mendesak Kepala Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Kabupaten Muna Rusman Emba, dan beberapa Kepala Dinas terkait serta Pelaksana Pekerjaan kegiatan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam rangka untuk kepentingan penyelidikan.

    "Bupati Rusman Emba, beberapa Kepala Dinas yang kami maksud dalam laporan ini agar segera dipanggil. Kita bongkar semua Kepala Dinas yang terlibat sebagaimana hasil pemeriksaan BPK Tahun 2018," ujar Ramayana.

    Pihak Kejati yang menerima masa aksi menyatakan terkait kasus tersebut pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan terkait kasus ini.

    "Terima kasih atas aspirasi teman-teman. Segera kami tindaklanjuti," ujarnya.

    Salah seorang massa aksi, Shul Fahmi, berdasarkan hasil temuan BPK beberapa Kepala Dinas tersebut, jelas melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Olehnya itu mereka harus segera diproses. Kita akan terus mengawal sampai ke pengadilan.

    "Jelas bahwa mereka (para Kadis.red) melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Kerugian negara sangat besar jika diakumulasi beberapa Kadis yang terlibat. Kami akan kawal kasus ini sampai ke pengadilan," tukas Shul.

    Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

    Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” (*)


    Penulis | Ali Once S