• Diduga Ada Konspirasi Dibalik Lolosnya Verifikasi Berkas Pencalonan Petahana

image_title
Ket: Ilustrasi
  • Share

    BUMISULTRA

    MUNA--Berkas pencalonan petahana, LM Rusman Emba di pemilihan Kepala Daerah terus menuai pro kontra. Bagaimana tidak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang nota benenya penyelenggara Pemilu sebisa munkin meloloskan keabsahan berkas persyaratan pencalonan Bupati yang identitasnya diduga diketahui berbeda dalam ijazah dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Karena diduga ada konspirasi, sehingga lembaga yang mengatasnamakan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Muna mendatangi Kantor KPUD, mereka pun mempertanyakan kinerja para penyelenggara. Namun alih alih saat ditengah Hearing KPU seakan bungkam dan tidak transparansi.

    "Kami meminta klarifikasi KPU terkait perbedaan indentitas salah satu calon, namun mereka mengatakan sudah melakukan klarifikasi, saat ditanya klarifikasi dalam bentuk apa, mereka pun menjawab dalam berita acara," ujar Laode Muh. Malik Ilham Perwakilan Pospera Muna, Selasa (29/9/2020).

    Tidak puas atas jawaban Komisioner KPU, Ilham pun meminta agar berita acara tersebut di perlihatkan kebenarannya, namun lagi lagi pihak KPU mengelak dengan alasan dasar asas hukum apa yang mengharuskan berita acara itu diperlihatkan.

    Sehingga Iapun berkesimpulan jika, KPUD Muna sebagai penyelenggara pemilu sudah tidak independen, transparan dan akuntabel. Ilham juga mendesak seluruh komisioner KPUD Muna untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena terbukti dinilai tidak independen di dalam mengambil keputusan.

    "fakta yang ada, dokumen yang diserahkan kepada KPUD Muna terdapat perkara perbedaan antara ijazah strata satu dan KTP elektronik pendaftar. Di ijazah strata satu bernama La Ode Muhammad Rusman Untung dan di KTP elektroniknya bernama La Ode Muhammad Rusman Emba," bebernya.

    Ditempat yang sama, Komisioner KPUD Muna, Bidang Kordiv Tehnis Penyelenggaraan, Muhammad Ichsan, membantah, Jika pihaknya sudah transparan dan bekerja sesuai aturan PKPU. Terkait berita acara tersebut merupakan hak dari pasangan calon yang akan disampaikan oleh KPU pada saat melakukan penelitian dokumen, baik dokumen syarat maupun persyaratan calon.

    "Brita acara hasil verifikasi merupakan bagian dari tahapan penerbitan keputusan KPU. Jadi setiap keputusan yang dilahirkan oleh KPU melalui proses pembuatan berita acara terlebih dahulu dan berita acara ini dilakukan pada rapat pleno dengan menghadirkan pasangan calon, partai pengusung dan  Bawaslu Muna bahkan setiap dokumen yang di verifikasi langsung disampaikan kepada masing-masing Paslon," Imbuhnya

    Kata Ichsan, Pihaknya sudah sangat terbuka, Untuk pemberian berita acara yang diberikan adalah pangku kepentingan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Sedangkan halnya untuk masyarakat, KPU hanya mengumumkan model Paslon yang mendaftarkan diri.

    Ditempat berbeda, Aksar, Kordiv Hukum Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Muna,
    Malah buka bukaan. kata dia, Pada saat rapat pleno verifikasi berkas Balon Kada Bawaslu  tidak dilibatkan oleh KPUD  dengan dahlil bahwa rapat tersebut tertutup.

    "Kami di undang KPU nanti saat rapat peleno penetapan calon, namun pada saat rapat pleno verifikasi berkas kami tidak ada atau tidak dilibatkan. Kami melihat ada calon yang memiliki nama berbeda antara ijazah dan KTP, sehingga bersama KPU Muna melakukan verifikasi faktual di Unhas. Namun saat verifikasi faktual di Unhas saya tidak hadir hanya Pimpinan Bawaslu lainnya yang ke sana," katanya.

    Terkait perbedaan identitas salah satu calon, Bawaslu tetap melakukan pemeriksaan laporan dan akan dikaitkan dengan dugaan pasal-pasal yang dilanggar. Semua akan ada dalam proses penanganan pelanggaran nanti

    "Kami tetap akan melakukan pengawasan, terkait laporan identitas Rusman Emba yang berbeda dengan di ijazah dan KTP elektronik kita akan tindaklanjuti," Katanya dihadapan Masa Pospera Muna saat mendatangi Kantor Bawaslu Muna.

    Untuk lebih detailnya lagi mengenai identitas Kependudukan, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dukcapil Muna, Ahyadi menyampaikan, Jika setiap warga negara wajib memiliki dokumen pendataan sipil. Karena dalam dokumen tersebut nama didalam KK, Akte Kelahiran maupun KTP haruslah sama dan tidak boleh ada yang berbeda.

    Menurut Ahyadi, Kartu Keluarga yang akan menjadi rujukan untuk semua dokumen-dokumen kependudukan lain dimana KK merupakan dokumen awal untuk melahirkan dokumen kependudukan lainnya seperti akte kelahiran dan KTP. karena didalam KK tertera NIK yang tidak bisa berganti walau yang bersangkutan telah pisah dari KK sebelumnya maupun si pemilik NIK meninggal dunia.

    " NIK dan nama yang tercantum pada semua dokumen harus sama tidak boleh ada yang berbeda,” tandasnya. (*)


    Penulis | Ali Rasyid S