• 3 Tahun Dibenahi, Begini Realita Capaian Arhawi Bidang Kesehatan

image_title
Ket: RSUD Wakatobi
  • Share

    BUMISULTRA

    WAKATOBI -Bupati Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara, H.Arhawi terhitung kurun waktu 3 tahun efektif melakukan pembenahan bidang kesehatan. Hal ini diungkap Kepala RSUD setempat, Dr.Munardin Malibu. Selasa (15/9/2020)

    Capaian itu dijabarkan secara detail oleh Dirut RSUD. Diantaranya menyangkut sarana dan prasarana, kebutuhan alat medis, penambahan dokter serta peningkatan tipe rumah sakit.

    Tak sampai disitu, masyarakat diberikan jaminan kesehatan lewat kartu BPJS Kesehatan hingga beasiswa bagi peserta yang mengikuti pendidikan dokter dan atau dokter residen bagi putra dan putri Wakatobi

    Munardin sapaan akrab dokter alumni UMI itu menjabarkan bahwa sarana prasarana dimaksud diantaranya merupakan pengadaan gedung baru dan rehabilitasi yakni gedung UGD, ICU serta kamar operasi pasien dan rehabilitasi gedung radiology serta gedung transfusi darah.

    Menyangkut alat medis. Bahkan tahun ini pihaknya telah diamanahi pengadaan alat Hiperbaric Chamber. Alat ini merupakan alat teraphy dekompresi pasien kelainan penyakit akibat penyelaman guna mendukung pariwisata Wakatobi

    "Ini sepaket dengan gedung dan alat pendukungnya sesuai desain Kementrian Kesehatan sekaligus rehab ruang perawatan", Sebut Munardin

    Kata dia, ketersediaan alat itu (hiperbalic Chamber, -red) bagi pasien stroke diabetes tak lagi perlu rujukan harus ke RSUD lain. Selain itu, bisa dimanfaatkan oleh pasien kecantikan kulit.

    Sementara menyangkut penambahan dokter. Kurun waktu 2017 rupanya RSUD Wakatobi saat itu masih menempatkan dokter residen. Dokter residen adalah dokter yang sementara menempuh pendidikan

    "Alhamdullillah dekan UK Unhas sendiri bertandang ke Wakatobi untuk MoU penempatan 5 dokter spesialis dasar. Ada dokter ahli dalam, dokter anak, kandungan dan dokter bedah serta 1 dokter spesialis penunjang anestesi", sebutnya.

    Setahun kemudian, Pemda kembali bersurat kementrian kesehatan untuk meminta bantuan pelayanan wajib kerja dokter spesialis (WKDS). Alhasil diberi 5 dokter spesial, tambahannya dari unhas adalah dokter spesialis patologi klinik.

    "Tahun 2018 - 2019, ada dokter mobile diantaranya dokter bedah, kandungan, anak dan dokter penyakit dalam ditempatkan di puskesmas 3 pulau. Meski tindakan operasi bukan dipuskesmas namun di scraning disana lewat Dinas Kesehatan", sebutnya.

    Berjalan kurun waktu 2 tahun lamanya, program ini rupanya dihapus dari daftar kebijakan Kemenkes RI dan diganti program pendayagunaan dokter spesialis (PDGS). Terhapusnya kebijakan tersebut maka penempatan dokter spesialis tak lagi wajib bagi daerah yang membutuhkan sehingga salah satu dampaknya adalah Wakatobi tak dipilih oleh dokter

    "Lewat program ini, dokter sendiri yang diberi kewenangan untuk memilih daerah mana yang mau mereka tempati sehingga akhir tahun 2019 kami kembali Kementrian lewat surat permintaan dan saya sendiri yang mengantarnya kesana", tambah Dirut RSUD Wakatobi itu.

    Kendati tak diberi sesuai permintaan namun masih ada dokter spesialis radiologi lewat program Kontrak Pemda yang mau menyelesaikan kontrak masa tugas hingga berakhir oktober 2020. Kemudian ada dokter spesialis penyakit dalam, dokter umum PNS sebanyak 8 orang dan dokter gigi selain dokter umum internship(PTT, -red) dikirim total 9 orang dari pusat, 6 orang ditempatkan di RSUD.

    "Dari kebijkan Kemenkes RI, salah satu kendala kita tak dipilih dokter ahli adalah kelayakan rumah sakit sehingga seharusnya peluang menambah dokter ahli, kita alihkan untuk harus dahulukan sarana prasarana ditingkatkan agar RSUD bisa terakreditasi dan naik tipe dari D ke C, dan itu bisa kita capai", sebutnya.

    Kata dia, salah satu syarat itu menjadi syarat mutlak adalah akreditasi RSUD. Dan tercatat RSUD Wakatobi diberi bantuan anggaran DAK pusat sebesar Rp 500 juta guna akreditasi, sejak RSUD berdiri di Wakatobi tahun 2006 silam

    "Saat ini kami sementara menjajaki kerjasama pemdampingan beberapa RS baik Rumah sakit Propinsi dan Kota Baubau untuk peningkatan tipe dan reakreditasi", bebernya.

    Dengan meningkatkan tipe RSUD, pihaknya mengusulkan tambahan usulan jenis dan jumlah layanan spesialis. Imbasnya juga mendorong tambahan besaran tarif oleh BPJS kesehatan.

    Meski demikian, kendala tetap dijumpai khususnya pasien-pasien telah mengantongi kartu BPJS Kesehatan. Sesuai klaim BPJS para pasien harus dilayani sesuai spesifikasi keahlian dokter terhadap keluhan penyakit pasien.

    Dulu sebelum ada aturan pihak BPJS, pasien apapun bisa sanggup kami layani tidak ada keharusan misal tindakan operasi harus ditangani ahli bedah sehingga dengan aturan itu harus dirujuk di RS seperti Kota Baubau yang ada dokter ahlinya sebab kalau dilakukan pelayanan di RSUD Wakatobi maka tetap diberlakukan pasien umum dengan biaya mandiri terlepas dari klaim BPJS", tutupnya.

    Sementara itu diungkap kepala Dinas Sosial, Jamrudin bahwa pemberian kartu BPJS mempermudah masyarakat berobat sekaligus upaya mendorong pusat merespon harapan Pemda Wakatobi terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.

    Salah satunya menjawab tantangan kesiapan dokter ahli yang akan diturunkan ke daerah. Alternatifnya dengan kartu BPJS Kesehatan bersinar maka Kemenkes RI diharap memperhatikan Kabupaten Wakatobi secara khusus

    Jumlah penerima kartu BPJS Kesehatan bersinar inklut ke-4 pulau yang ada sebanyak 95.785 orang. Terdiri dari data PBI APBD sebesar 48.048 dan PBI APBN sebanyak 47.737 orang,'' paparnya.

    Kepala Dinas Kesehatan Wakatobi, Muliaddin menyebut penempatan dokter ditingkat pelayanan kesehatan khususnya puskesmas juga menjadi perhatian Pemda Wakatobi

    Masih sesuai upaya Pemda, kurun waktu 2019 telah ada sebanyak 11 dokter program Nusantara Sehat (NS) dan pengangkatan dengan Kontrak Daerah tersebar di sejumlah puskesmas, yakni lima orang program NS dan enam diantaranya adalah dokter umum dan empat dokter gigi

    "Saat ini ada 21 orang dokter umum dan empat dokter gigi tersebar di semua puskesmas yang ada di Wakatobi. Dan 4 orang dengan pengangkatan melalui Kontrak Daerah",jelasnya

    Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan di puskesmas hingga RSUD terbukti dengan akreditasi RSUD Wakatobi di tahun 2019, lulus Dasar (Bintang 2) dari Komite Akreditasi Rumas Sakit.Bahkan ikut mempengaruhi RSUD dari 20 puskesmas, telah ada 12 terakreditasi selama masa pemerintahan Bupati, H.Arhawi.

    Selain itu, di era kepemimpinan Bupati H.Arhawi, penghargaan di bidang kesehatan turut diterimanya lewat penghargaan sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan atas konsentrasi pelayanan dalam penuntasan malaria usai mewabah di Wakatobi. Pusat bahkan memberi perhatian khsusus dengan memberikan dukungan dana dalam penuntasan malaria. (*)


    Penulis | La Ilu Mane