• DPRD Koltim Gelar Sidang Paripurna Penetapan RTRW

image_title
Ket: Bupati Koltim, Tony Herbiansyah dan Ketua DPRD Koltim, Suhaemi Nasir menyetujui penetaapan Raperda
  • Share

    BUMISULTRA

    KOLAKA TIMUR - Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan penetapan Raperda RTRW menjadi Perda RTRW Koltim 2020 - 2040 bertempat di Gedung Paripurna DPRD, Senin (13/07/2020).

    Bupati Koltim Drs. H. Tony Herbiansyah, M.si dalam sambutanya mengatakan, Ruang Wilayah Kabupaten Koltim, dengan keaneka ragaman ekosistemnya sebagai bagian wilayah kabupaten Sultra merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

    ''Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten yang akan di jadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang selama 20 tahun sehingga arah perwujudan ruang wilayah kabupaten yang di inginkan pada masa yang akan datang disesuaikan dengan visi misi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik tata ruang wilayah kabupaten,'' urainya.

    Masih kata Tony, dalam melaksanakan amanah undang-undang nomor 26 Tahun 2007, penetapan rencangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah perlu terlebih dahulu memperoleh persetujuan subtansi dari kementrian ATR/BPN.

    ''Persetujuan subtansi adalah persetujuan yang di berikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang rancangan tata ruang, "kami juga berterima kasih kepada DPRD, ini adalah tugas kita bersama", tandasnya.

    Kepela Bappeda Koltim, DR. Mustakim Darwis menuturkan setelah paripurna ini akan di evaluasi provinsi untuk memastikan kesesuaian penataan ruang provinsi dan evaluasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kesesuaian penataan ruang Nasional.

    ''Mudah - mudahan sebelum september dapat diundangkan", kata Musakim saat di wawancara media ini. (*)

    Sementara itu Ketua Bapemperda Ramli Majid saat dimintai komentarnya menjelaskan,"persetujuan penetapan RTRW ini mekanismenya ke provinsi kemudian dievaluasi dipusat, yang dievaluasi di pusat yakni Raperda -Raperda strategis antara lain RTRW, LPJP dan APBD", terangnya saat diwawancara melalui telpon selulernya.

    Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Koltim Suhaemi Nasir dan di hadiri Bupati Koltim, Sekda Koltim serta OPD.


    Penulis | Irwandar