• Tujuh Fraksi dari DPRD Kendari Soroti Pelayanan dan PAD

image_title
Ket: Rapat paripurna terkait penyampaian pandangan fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Kota Kendari 2019.
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI--Menyusul dilakukannya penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 oleh Wali Kota Kendari, Sulkarnain kepada Ketua DPRD Kendari, Subhan ST pada 30 Juni 2020 lalu. Tujuh fraksi dari DPRD Kendari memberi pandangan umumnya.
     Partai Demokrasi Kebangkitan Indonesia (DKI), Noviana, menyampaikan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menerapkan asas transparansi penggunaan anggaran, baik dalam keadaan APBD yang surplus maupun mengalami devisit.
     "Ini penting karena adanya laporan dari pihak ketiga yang belum dibayarkan upahnya padahal pekerjaannya telah lama selesai. Sehingga pihaknya meminta pemerintah menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga," katanya, Senin (6/7/2020).
    Noviana juga menyebutkan, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada baiknya pemerintah kota menertibkan parkir liar dibeberapa tempat maupun pertokoan.
    Gerindra diwakili Amiruddin, mengatakan, melihat kondisi saat ini, seperti masih banyaknya masyarakat kurang mampu, pengangguran yang bertambah akibat pandemi Covid 19, serta pelayanan pendidikan maupun kesehatan yang masih perlu diperhatikan. Pihaknya meminta pemerintah dalam menyusun APBD di tahun-tahun mendatang agar lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
    "Kami menyarankan agar SKPD lingkup Kendari memiliki target yang jelas untuk peningkatan realisasi serap anggaran dan target peningkatan PAD terutama pajak. Sehingga bisa menyelasaikan hutang yang belum diselesaikan dan tidak terjadi lagi devisit anggaran," ungkapnya.
    Selanjutnya, Apriliani Puspitawati dari PDIP, menuturkan agar kedepan dapat dilakukan persamaan persepsi oleh semua pihak yang terkait dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan baik pemerintah pusat dan daerah. Hal itu mampu mendorong percepatan penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi.
    Sementara dari Partai Nasdem diwakili Andi Siti Rofikah, menyorot soal pelayanan PDAM dalam menyalurkan air bersih kepada warga, saluran air yang belum maksimal, begitupun dengan pelayanan kesehatan masyarakat dan pendidikan.
    PAN melalui Syaifullah Usman, memberikan masukan agar pemerintah melakukan kajian potensi PAD yang komprehensif, sehingga target pendapatan benar-benar diangka yang moderat.
    Golkar melalui Rusiawati Abunawas, menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat jawaban Wali Kota, seperti program pembiayaan pembangunan yang telah dianggarkan pada 2019 namun belum terealisasi akankah dilanjutkan tahun 2020 ini.
    Masih ditempat yang sama, padangan fraksi dari PKS yang disampaikan Rizki Briliand Pagala, meminta agar apa yang telah dianggarkan oleh pemerintah berfokus kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Dirinya menekankan agar adanya pemerataan pembangunan serta pelayanan masyarakat harus dikedepankan. (*)


    Penulis | Septiana