• Pemda Kolaka Dianggap Tidak Paham UU Nomor 7

image_title
Ket: Ketua Bawaslu Kolaka Juhardin, didampingi dua pimpinan Bawaslu Fatmawati dan Iswanto mengungkapkan kekecewaan pada Pemda Kolaka
  • Share

    BUMISULTRA

    KOLAKA- Pemkab Kolaka dianggap tidak paham Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, sebab menolak mengadakan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    "Dalam UU 7 tahun 2017, dalam pasal 434 sudah sangat jelas Pemda memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan pada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kami di Bawaslu untuk menyiapkan kantor," tegas pimpinan Kordiv PHL Bawaslu Kolaka Fatmawati, kamis (12/12/2019) di kantor Bawaslu.

    Hal sama disampaikan Pimpinan Bawaslu Iswanto yang mengaku kecewa kepada Pemda yang menolak meminjamkan kantor di dekat Makopolres Kolaka. Pada hal sebelumnya ketika bertemu dengan Bupati Kolaka Ahmad Safei, permohonan mereka disetujui. Namun ketika surat itu turun ke sekda dan Asisiten, surat mereka ditolak, sebab rumah dinas tersebut digunakan forum Kolaka sehat sebagai sekretariat mereka.

    "Muncul pertanyaan kami, sebab Bupati sudah acc, tapi kenapa bawahannya tidak tindak lanjuti. Pada hal kami bersurat ke Pemda untuk meminta kantor sejak akhir tahun 2018 lalu," ungkap Iswanto.

    Sementara ketua Bawaslu Juhardin menegaskan, ada kesan terjadinya miskomunikasi antara Bupati dan pejabatnya. Pada hal menyiapkan kantor bagi penyelenggara pemilu merupakan kewajiban Pemda sesuai amanat UU nomor 7, baik itu Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) maupun Bawaslu, apalagi sebelum mereka melayangkan surat kedua, terlebih dahulu dilakukan audiens dengan Bupati.

    "Jadi saya tegaskan bahwa KPU dan Bawaslu itu sama kedudukannya. Tidak usahlah kami diberikan kendaraan dinas seperti yang diberikan pada semua komisioner KPU. Cukup kami diberikan kantor. Itu saja," ungkapnya.

    Juhardin mengaku binggung ketika pihak Pemda Kolaka tidak menyiapkan kantor Bawaslu, sebab Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Provinsi tidak lagi memasukkan Bawaslu Kolaka untuk sewa gedung, sebab laporan mereka sebelumnya disampaikan kalau Pemda Kolaka sudah menyiapkan kantor buat Bawaslu Kolaka.

    "Jika sampai tahun 2020 Pemda tidak menyiapkan gedung tuk kantor Bawaslu, sementara agenda yang kami jalankan terus berjalan. Terpaksa kami akan membangun tenda sebagai kantor Bawaslu, biar Republik tau kalau Pemda Kolaka tidak menjalankan kewajibannya," ancamnya.

    Untuk menindaklanjuti penolakan Pemda Kolaka terhadap kantor Bawaslu, dalam waktu dekat ini pihak Bawaslu akan mendatangi DPRD Kolaka, guna menyampaikan pernyataan sikap mereka. (*)


    Penulis | Armin Arsyad