• Reses, Warga Kadia-Wuawua Keluhkan Infrastruktur dan Air PDAM

image_title
Ket: Reses I Ketua DPRD Kendari, Subhan ST, Kamis (21/11/2019). Foto : Septiana
  • Share

    BUMISULTRA

    KENDARI - Gedung DPRD Kendari terlihat sepi, dikarenakan seluruh anggota dewan melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Hal ini menjadi kegiatan reses pertama bagi anggota legislatif periode 2019-2024. Pada kegiatan tersebut sebagian besar warga masih mengeluhkan soal infrastruktur dan air PDAM.

    Seperti di Dapil Kadia-Wuawua yang juga merupakan Dapil Ketua DPRD Kendari, Subhan ST. Warga di wilayah itu mengusulkan pembangunan infrastruktur baik jalan, drainase, sarana ibadah, dan fasilitas olahraga. Tidak itu saja, warga pun komplain terkait air PDAM serta insentif RT yang masih kurang yakni Rp 400 ribu per bulan.

    Subhan menuturkan, ada pula warga yang meminta agar menghidupkan kembali pasar baru atau kini namanya Pasar Sentral Wuawua. Terkait hal tersebut pihaknya akan komunikasikan dengan pemerintah kota. Sehingga, apa yang menjadi aspirasi warga bisa dikawal dan dimaksimalkan untuk dijadikan program pemerintah selanjutnya.

    Kegiatan reses yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Bende dan dihadiri Camat Kadia, Samsu Alam didampingi Lurah Bende, Amir Yusuf serta diikuti seluruh RT/RW ini, menjadi kesempatan bagi warga menyuarakan aspirasinya. Termasuk para Ketua RT yang meminta agar insentif RT dari Rp 400 ribu perbulan naik menjadi Rp 1 juta per bulan. Namun, kata Subhan, hal itu perlu melihat kemampuan dari daerah.

    "Selain itu, warga pun mengeluhkan soal air bersih. Dimana saat ini, kondisi air PDAM dianggap sudah tidak layak. Harus diakui, air menjadi salah satu persoalan di Kota Kendari baik itu air bersih maupun banjir," jelas Subhan, Kamis (21/11/2019).

    Dia menuturkan, mengenai persoalan tersebut, pemerintah kota masih melakukan komunikasi dengan BUMN. Semoga, dalam waktu dekat sudah ada keputusan, begitupun dengan bantuan anggaran. Diharapkan, apa yang menjadi upaya pemerintah itu bisa menyelesaikan persoalan PDAM Kota Kendari dalam rangka pembangunan instalasi baru. Terkait anggarannya yakni sekitar Rp 400 hingga 600 miliar.

    "Jalan pun menjadi prioritas pemerintah kota termasuk pembenahan drainase. Dimana visi pemerintah ialah agar Kota Kendari terbebas dari banjir di tahun 2020," ungkapnya.

    Anggaran untuk jalan sendiri, terangnya, sekitar Rp 200 miliar lebih. Selain itu, untuk mengatasi banjir pemerintah berencana membangun kolam retensi di kali wanggu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Semoga upaya tersebut dapat mengurangi banjir hingga 20 persen.

    "Tidak sampai disitu saja, pemerintah juga berencana mengatasi banjir dari sumbernya seperti di wilayah Nanga nanga, pasalnya banjir Kendari juga merupakan kiriman. Sehingga pihaknya memperhitungkan hal tersebut bisa mengurangi banjir Kendari hingga 70 persen," pungkas Subhan. (*)


    Penulis | Septiana