• Hasil Temuan Inpektorat Penyalahgunaan DD, DPRD Koltim Gelar RDP

image_title
Ket: Kepala Inspektorat DPMD dan Kesbangpol Koltim saat memberikan penjelasan di hadapan Komisi 1 saat RDP terkait Rekomendasi bebas temuan Inspektorat,
  • Share

    BUMISULTRA

    KOLAKA TIMUR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) menggelar Rapat Dengar pendapat (RDP) di Aula Kantor DPRD Koltim, Kamis (08/11).

    RDP tersebut berkaitan dengan adanya laporan dari sebagian warga terkait surat bebas temuan yang dikeluarkan Inspektorat Koltim kepada Dua mantan Kepala Desa (Kades) yakni Mantan Kades Pangi - Pangi Kecamatan Poli - Polia dan Mantan Kades Likuwalanapo Kecamatan Uwessi yang telah selesai masa jabatanya selaku Kades definitip dan kembali mencalonkan diri untuk Pemilihan Kades (Pilkades) serentak Desember 2018.

    Sebagian warga dari dua desa tersebut keberatan dengan rekomendasi bebas temuan yang dikeluarkan Inspektorat, disebabkan ada dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) oleh Kedua mantan Kades tersebut. Sehingga, menurut sebagian warga kedua Desa tersebut perlu di lakukan RDP untuk meminta penjelasan dari pihak pemerintah Koltim dalam hal ini Inspektorat dan DPMD Koltim.

    Kepala Inspektorat Koltim Laode Ishak yang dimintai penjelasanya oleh Komisi 1 menjelaskan bahwa pihaknya melihat subjeknya  adalah uang masyarakat (Umas).

    ''Terkait Umas ini diatur dalam nota kesepahaman (MOU) antara Mentri Dalam Negeri (Mendagri), Kejaksaan Agung dan Kapolri dan telah di beritahu dalam Mou antara Gubernur, Kapolda dan Kejaksaan Negeri dan juga telah diberitau di MOU antara Bupati Koltim, Kapolres Kolaka dan Kejaksaan Negeri Kolaka, bila ada temuan maka dilakukan pembinaan,''  ungkapnya.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, terkait pengaduan masyarakat pihak Kepolisian dan Kejaksaan terlebih dahulu melimpahkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat.

    ''Adanya  pengaduan ini  sudah berapa kali kami masukan,  katanya kepolisian dan kejaksaan sudah tangani ternyata belum ada koordinasi dari kepolisian dan kejaksaan kepada kami. Dimana pemeriksaan kami di Desa pangi - Pangi Inspektorat sifatnya menilai, benar tidaknya pengaduan itu, setelah kami periksa ada kesalahan dokumen,'' katanya.

    Dimana lanjutnya ada kelebihan pembiayaan diperpipaan, kelebihanya itu dialihkan ke pembangunan jembatan dan Jalan. sebenarnya kalau di hitung volumenya tidak ada kerugian Negara, namun karena kesalahan prosedural sehingga hasil temuan tersebut di lakukan pengembalian kepada negara.

    "Terkait Desa Kuwalanapo kami sudah melakukan pemeriksaan, setelah kami turun ternyata sudah di kerjakan, untuk jalan memang kami tidak bisa akui karena ada pembukaan jalan yang aksesnya tidak untuk kepentingan masyarakat", kata Ishak.

    Ditempat yang sama perwakilan dari masyarakat LiKuwalanapo Wasirudin mengatakan banyak dugaan penyalah gunaan DD yang dilakukan mantan kades Likuwalanapo berinisial IDR.

    ''Termasuk di dalamnya semua pengurus ada hubungan keluarga kemudian Kepengurusan Bumdesnya tidak ada, pengelolaan dana bumdes 2017 sebesar Rp 100 juta di kelola istri mantan Kades", kata mantan Kabag Humas Pemda Koltim yang telah pensiun ini.

    Namun kepala DPMD Koltim Hanaruddin membantah hal tersebut bahwa anggaran Dana Bumdes tidak sampai Rp 100 juta, hanya kisaran Rp 85 juta lebih sedikit dan itu di tahun 2016 jadi bukan 2017.

    Namun RDP tersebut oleh Komisi Satu yang terdiri dari Juliansi silondae, Rahmat, Arjan Saputra, Irwansyah serta Ramli Majid, merekomendasikan kepada Pemda Koltim terkait Desa Pangi - Pangi dan Desa Likuwalanapo untuk diundur Pilkadesnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan, rekomendasi tersebut dibacakan langsung Irwansyah anggota Komisi Satu DPRD Koltim dengan pertimbangan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis serta pilkades yang lancar dan terkendali. (*)


    Penulis | Irwandar