• Wakatobi Dijanjikan Tambahan Dana Hibah Jalan Rp 111 Milar

image_title
Ket: Suharno (Kanan) bersama MZ.Amirul Tamim, Perwakilan BI Sultra serta Bupati Kabupaten Wakatobi dan Kepala Departemen Regional 3 BI
  • Share

    BUMISULTRA

     WAKATOBI - Selain DAK yang menjadi Platform anggaran 2019 sebesar Rp 70 miliar dari Pemerintah Pusat rupanya Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) juga menjanjikan tambahan dana sebesar  Rp 111 miliar berupa jalan hibah daerah.

    Dana sebesar itu disebut staf ahli bidang ekonomi sekaligus Plt.Asisten 3 Provinsi Sultra,Suharno ketika membuka sambutan peresmian sarana pendukung pariwisata dan fasilitas pengembangan rumput laut Wakatobi Kerjasama Bank Indonesia dan lembaga Wakatobi Tourism Comunnity (WTC) pada Selasa (6/11/2018)

    Suharno membeberkan potensi pariwisata menjadi penyebab salah satu infrastruktur itu dijanjikan bakal diberikan Wakatobi apalagi Wakatobi bagian Kabupaten Propinsi Sultra yang notabene menjadi tanggung jawab Pemrov.

    "Tadi disampaikan Bupati Wakatobi sebagai Wakatobi sebagai KSPN dan soal DAK bertambah sebesar Rp 70 miliar tHun  2019, sebenarnya tidak hanya sebesar itu. Dari Propinsi berupa dana hibah daerah senilai 83 Milyar dan jalan kabupaten 28 Milyar. Itu masuk program 5 tahun dan tahun pertama dialokasikan di Wakatobi,'' ujarnya.

    Hanya saja sesuai ulasan Suharno dana itu memiliki persyaratan khusus dimana program hibah jalan lebih mengutamakan kualitas. Apalagi pemerintah daerah harus membuat sampling lebih dulu agar dana itu bisa cair.

    "Dana ini tidak cair secara langsung kalau kualitas tidak semua bisa menjamin.Contohnya program dana hibah jalan Pasarwajo,Buton lewat dana talangannya dan tidak sesuai akhirnya tidak dibayar,'' tambahnya.

    Mesti berbeda sumber pendanaan tapi program dana hibah jalan samahalnya yang dilaksanakan di Kasipute,Bombana dan ada pula program yang sama di Di NTB. "Jalan hibah daerah ini realisasinya di NTB masih utuh pasca gempa,'' katanya.

    Ia meminta khusus Bupati Kabupaten Wakatobi selektif memilih kontraktor."Nanti ada sosialisasi dari pemerintah pusat. Kalau tidak sesuai sesuai spek maka tidak akan ditransfer,''  tutupnya. (**)


    Penulis | La Ilu Mane