• Abu Hasan Serahkan BLT-DD untuk 31 KK di Kulisusu Utara

image_title
Ket: Bupati Butur, Abu Hasan saat serahkan BLT DD
  • Share

    BUMISULTRA

    BUTUR--Bupati Buton Utara (Butur) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) , Drs. H. Abu Hasan secara langsung menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada 31 Kepala Keluarga (KK) di Desa Eerinere, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara (Butur).

    Penyerahan BLT tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Butur, Abu Hasan yang didampingi PJ. Sekda Butur, Budianti Kadidaa, dan disaksikan oleh Kepala Dinas (Kadis) Dinas Sosial (Dinsos) Butur, Camat Kulisusu Utara dan Kepala Desa Eerinere dalam launching Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) desa Eerinere, Kec. Kulisusu Utara kab Butur periode April 2020

    Bupati Butur, Abu Hasan mengatakan, BLT ini merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka memberikan jaminan pengamanan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

    BLT senilai Rp  600 ribu rupiah tersebut akan disalurkan secara bertahap selama 3 (tiga) bulan selama masa masa tanggap darurat Covid-19.

    "Bantuan ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pangan keluarga, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga," kata Abu Hasan kepada seluruh penerima BLT-DD di desa Eerinere, Sabtu, (09/05/2020).

    Abu Hasan mengungkapkan, ada beberapa jenis bantuan yang harus diketahui oleh masyarakat agar tidak disalah artikan yaitu bantuan APBN dan bantuan APBD.

    Bantuan APBN seperti PKH dan BLT dalam penyalurannya tidak boleh tumpang tindih, para penerima hanya bisa menerima 1 (satu) jenis bantuan APBN.

    "Ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, bahkan sebelum Corona ini sudah ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat melalui dinas sosial, dan ada yang baru melalui kementrian desa dan melalui dana desa. Bantuan-bantuan dari pemerintah pusat itu tidak boleh tumpang tindih," ungkap Bupati.

    "Kalau bantuan dari APBN kita tidak bisa mendapatkan PKH kemudian kita mendapatkan lagi BLT, kalau bantuan APBN itu tidak boleh dobol kita dapat," lanjutnya.

    Selain bantuan APBN, Bupati juga mengungkapkan bahwa ada bantuan APBD yang bisa diterima oleh masyarakat tentunya dengan memperhatikan kriteria tertentu agar penyalurannya tepat sasaran.

    "Yang bisa dobol adalah masyarakat menerima bantuan APBN kemudian menerima APBD, misalnya kita menerima bantuan pemerintah pusat dan kemudian kita menerima lagi bantuan dari Bupati, itu boleh," jelasnya. (*)


    Penulis | Alif