• Bupati Butur Pimpin Rapat Pembahasan Anggaran Covid-19

image_title
Ket: Bupati Buton Utara (Butur) Drs. H. Abu Hasan saat memimpin rapat
  • Share

    BUMISULTRA

    BUTUR--Bupati Buton Utara (Butur) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Abu Hasan memimpin rapat gabungan  tim anggaran Pemda dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait refokusing dan realokasi anggaran Covid-19.

    Abu Hasan selaku pimpinan rapat menjelaskan ada 3 tahap, refokusing pertama dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 1 tahun 2020, tanggal 2 April 2020 maka dilakukan penyesuaian APBD untuk penanganan Covid-19 yaitu rasionalisasi anggaran dari belanja SKPD dan pembiayaan ke belanja tidak terduga sebesar Rp.12.415.226.000 dan menghasilkan pembagian belanja tidak terduga serta rasionalisasi anggaran kecamatan dan kelurahan untuk penanganan Covid-19 dalam belanja langsung sebesar Rp. 2.588.248.000.

    Sehingga total rasionalisasi anggaran penyesuaian APBD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 15.003.474.000 sebagaimana laporan yang telah dikirimkan pada 15 April 2020.

    Selanjutnya kata bupati lagi untuk refokusing dan realokasi kedua dilakukan berdasarkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun 2020, setelah melakukan penyesuaian maka Kabupaten Butur mengalami defisit senilai Rp 39.035.332.000 sehingga diambil kebijakan rasionalisasi atau pengurangan anggaran dari seluruh OPD untuk menutupi anggaran.

    ''Kemudian refokusing ketiga dilaksanakan berdasarkan Surat Elektronik pada 3 Mei 2020 lalu oleh DJPK Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menangani pelaporan penyesuaian APBD,'' katanya, Kamis (7/5/2020).

    Saat ini katanya Pemda diminta untuk melakukan perbaikan pelaporan menyesuaikan dengan ketentuan PMK 35/PMK.07/2020 dan sesuai siaran pers yang dirilis pada 1 Mei 2020 pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah mendapatkan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35 persen.

    Setelah dilakukan perhitungan ulang kekurangan anggaran hanya sebesar Rp. 17.130.193.139 dan dapat dibebankan hanya pada belanja barang dan jasa saja sesuai kertas kerja rasionalisasi anggaran pada seluruh OPD.

    “Pertama refokusing dana pencegahan Covid-19 yang 12 Miliar, yang kedua pemotongan defisit karena penyesuaian postur APBN kurang lebih 39 Miliar dan yang terakhir ini penyesuaian untuk pemenuhan target tadinya 50 sekarang menjadi 35 persen untuk pencegahan Covid-19,” urai bupati.

    Abu Hasan mengungkapkan, dalam rapat tersebut, pihaknya telah memaparkan secara rinci dan rasional terkait regulasi dan angka-angka refokusing dan realokasi anggaran yang diperuntukan bagi percepatan penanganan Covid-19. Tidak hanya itu, Abu Hasan juga mengungkapkan pihaknya secara terbuka memberitahukan pembahasan internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke DPRD Butur.

    “Walaupun pada saat kita melakukan proses itu tidak duduk bersama tapi kita sampaikan, karena ini kan bukan pembahasan APBD, ini hanya pembahasan refokusing, realokasi pada bagian tertentu APBD, tapi wajib kita lapor, wajib memberitahu DPR hasilnya supaya mereka tau, mereka tidak menduga-duga darimana diambil dan untuk apa digunakan. Itu harus transparan dan kita pegang itu komitmen itu untuk kita transparan dan akuntabel dalam rangka pengelolaan anggaran,” lanjutnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin mengungkapkan, pihaknya selalu mendukung langkah-langkah  pemerintah daerah selama itu menyangkut kepentingan rakyat.

    ''Terkait refokusing anggaran Covid-19 Butur, kami sudah mendengarkan pemaparan yang rinci dari Pemda dan tidak menemukan masalah dalam penganggaran tersebut,' katanya. (*)

     


    Penulis | Alif