-
BUMISULTRA
BUTON TENGAH - Adanya berbagai sorotan yang termuat pada pemberitaan sebelumnya tentang tidak profesionalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah dalam pengelolaan honor Guru Tidak Tetap (GTT), Sekretaris Dinas (Sekdin) Wujuddin, S.Pd menjelaskan, saat ini pihaknya sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pencairan honor GTT.
Saat dikonfirmasi ia menyebutkan, pihak Dinas Keuangan menilai bahwa tidak ada payung hukum yang cukup kuat untuk mendukung pelaksanaan pembayaran honor GTT, hal ini dikarenakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) milik Dinas Pendidikan telah mencantumkan Honor Daerah (Honda) dengan sebutan lain menjadi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Ia juga mengatakan, perbedaan versi tersebut (Antara Honda dan BOSDA, red) turut menjadi salah satu kendala pencairan honor ke tangan GTT, pasalnya penggunaan nama BOSDA diharuskan mengikuti juknis dan ketentuan BOS, dimana pembayaran honor untuk GTT telah ditetapkan sebesar 15 persen dari jumlah anggaran.
"Padahal kalau di BOSDA sesuai dengan DPA nya kita itu kan seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran honor, oleh karena itu Dinas Keuangan menyarankan kita untuk melakukan perubahan nama menjadi Honda, jadi kita menunggu momennya pada anggaran perubahan, sehingga nantinya honor tidak lagi disebut BOSDA, ini yang kami sedang bicarakan bersama," kata Wujuddin.
"Kemudian oleh BKPSDM juga menyarankan kepada kita, karena banyaknya ini jumlah GTT maka dia dibayarkan sesuai beban per jumlah jam mengajarnya dan ini harus berdasarkan SK pembagian tugas mengajar, karena rasanya kurang adil juga kalau ada GTT yang mengajar 20 jam per Minggu mau dibayarkan sama dengan yang mengajar kurang dari 20 jam per Minggu," lanjutnya.
Dijelaskan pula, mengenai persyaratan jumlah jam mengajar, pihaknya tidak memakai persyaratan minimal, hal ini dimaksudkan agar banyak GTT yang terkafer dalam penerimaan Honda, dengan ketentuan jumlah honor disesuaikan dengan beban mengajar GTT yang bersangkutan.
"Saat ini kan ada lagi yang berubah, setelah kita cek di data ini jumlah GTT sekarang persisnya sekitar 1100 orang, sementara jumlah yang direncanakan untuk dianggarkan di DPA Dinas Pendidikan itu berjumlah 805 orang GTT sehingga awalnya diperkirakan bisa dibayarkan Rp 1 juta per bulan per orang, tapi ternyata jumlah GTT sudah lebih dari yang diperkirakan, sehingga ini juga persoalan yang kita hadapi," jelasnya.
Wujuddin juga mengungkapkan, jumlah jam mengajar yang tidak dapat ditangani oleh guru PNS berdasarkan pembagian tugas kemudian ditangani oleh guru Non PNS, sehingga kalkulasi jumlah jam mengajar para GTT nantinya diatur berdasarkan beban kerja dan jumlah dana yang tersedia.
"Kita belum bisa mengetahui secara rilnya berapa besaran honor per jam, tidak bisa juga kita langsung mengklaim bahwa Rp 1 juta per 24 jam mengajar karena itu maknanya dia harus wajib mengajar 24 jam per Minggu baru bisa dapat Rp 1 juta, bisa jadi nanti bukan Rp 1 juta per 24 jam, tapi sekarang saya belum mau bicara 24 jam itu dibayar berapa, karena kita belum tau keadaan ril yang nyata berapa jumlah jam mengajar yang ditangani oleh Non PNS," ungkapnya.
Selain itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samrin, M.Pd menyebutkan, kendala pembayaran honor GTT dikarenakan belum adanya pembuatan SK Bupati.
"Mei kemarin sudah diajukan draft SK ke BKPSDM tetapi msh ada GTT yang belum masuk namanya, dan ada yg diberi honor lebih dari beban yang diberikan. Kami sarankan agar besar honor sesuai dengan beban kerja. Dengan demikian janji 1 juta per bulan bisa terlampaui jika GTT mempunyai beban kerja 24 jam per minggu," ungkap Samrin melalui grup WhatsApp Media dan Pemda Buteng, Rabu (08/08/2018). (*)
