• Usulan Pencopotan Basiran sebagai Pj Bupati Buton, Ini Tanggapan DPRD

image_title
Ket: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton, Rafiun
  • Share

    BUMISULTRA

    BUTON-Terkait aksi demo meminta agar Pj Bupati Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Basiran dicopot dari jabatannya, karena dinilai tidak layak menjadi memimpian karena tidak bisa mengakomodir aspirasi masyarakatnya.

    Sementara itu menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton, Laode Rafiun,S.pd. M.si bahwa DPRD Kabupaten Buton dalam proses pengusulan itu harus berdasar pada tata aturan main yang telah di akomodir dalam tatib DPRD. Dimana pengusulan Jj itu sangat akomodatif.

    ''Dalam pengusulan itu ke pemerintahan murnih aspiratif dari masyarakat, dimana DPRD menindak lanjuti surat dari Kemendagri yang mengusulkan Pj Bupati Buton, Basiran yang akan berakhir masanya. Usulan itu kemudian di tindaklanjuti oleh pimpinan DPRD kepada fraksi fraksi untuk melakukan rapat fraksi dan hasil fraksi dari pengusulan itu kemudian ditindak lanjuti dalam paripurna,'' ujar Rafiun, Rabu (27/7/2023) pada Bumisultra.com via Whatshap.

    Selain itu katanya, nama yang diusulkan dari Fraksi PAN dan Nasdem,  Usniah, Amd, Keb.MKes, Fraksi Golkar mengusulkan  La Garuna, Msi dan Fraksi gabungan yakni P3,PKB, PKPI mengusulkan  Laode Samsudin, Spd.M.Si.

    ‘’Sementara PKS belum mengusulkan karena terjadi tarik menarik anggota fraksinya yang kemudian diselesaikan di tingkat partainya. Dalam paripurna oleh fraksi PKS. mengusulkan  Drs. Basiran.M.si. karena dalam paripurna baru diusulkan apakah pimpinan harus menolak atau tidak,’’ ujar Rafiun yang kader HMI ini.

    Selain katanya pihak pimpinan menerima  yang masuk dalam paripurna 4 orang nama. Tentunya dalam paripurna oleh pimpinan melakukan mekanisme dengan voting terbuka.

    Dimana setiap nama yang diusulkan disepakati secara mayoritas dan Drs. Basiran, M.Si hanya didukung satu orang  anggota DPRD.

    ‘’Apakah itu dikatakan tidak aspiratif, adapun terkait kinerja seorang Pj Bupati tentunya dalam bentuk penilaian itu relatif. Kalau kami menilai  mungkin berbeda dengan penilain masyarakat, karena masyarakat juga terdiri dari banyak orang yang beda-beda pemikirannya,’’ katanya.

    Satu contoh katanya lagi jika kontraktor yang nilai kinerja Pj Bupati  pasti bagus jika dia menang tender dan dikaish proyek. Tapi jika kalah tender lain lagi tanggapannya.

    ‘’Begitupun para Kades, merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah. Untuk  mengukur kinerja harus di dasarkan indikator capaian. Apa yang dicapai dalam melakukan pembangunan kurun waktu satu tahun ini. DPRD justru melihat dari penugasan PJ bupati, indikatornya  disitu  termasuk dengan   lainnya,’’ ujarnya lagi.

    Dikatakan bahwa  terkait DPRD melakukan penolakan LKPJ. ‘’DPRD tidak menolak LKPJ dibuktikan dengan LKPJ bupati dibahas sesuai dengan  tahapannya. Persoalan hasilnya kemudian dalam pandangan akhir oleh seluruh fraksi di DPRD menolak LKPJ bupati itu adalah realitas yang harus di terima. Karena penolakan fraksi juga memiliki dasar yang kuat,’’ paparnya.

    Kalaupun lanjut Rafiun  kemudian realitas seperti itu apakah kemudian sudah berakhir pembahasannya ? itu tidak karena masih ada satu fase lagi yakni rapat konsultasi antara Pemda dan DPRD  yang di fasilitasi oleh pemerintah propinsi.

    ‘’Dimana Pemda akan mengajukan surat kepada Kementrian untuk melakukan perkada dan pertanyaannya apakah Perkada dimungkinkan! tentunya bisa mungkin kalau  LKPJ tidak mau dibahas oleh DPRD,’’ katanya. (*)


    Penulis | Nana Qairen