• Aksi Demo Masyarakat Desak Mendgri Copot Pj Bupati Buton

image_title
Ket: Aksi unjukrasa oleh pendemo
  • Share

    BUMISULTRA

    BUTON- Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Buton dibawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Drs Basiran MSi diwarnai aksi unjukrasa antar kelompok masyarakat direspon publik.

    Apalagi menjelang akhir satu tahun jabatannya, terjadi pro-kontra atas kepemimpinan Basiran di Buton menunjukkan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) daerah tidak kondusif.

    Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Pemerhati Hukum Nusantara (LPHN) Kabupaten Buton, Mulis. Menurutnya, pro-kontra kepemimpinan Basiran mestinya jadi rangkuman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

    "Seperti yang terjadi sekarang ini, masyarakat demo dimana-mana, di Takawa, di DPRD maupun di Rujab Bupati adalah tanda bahwa daerah ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja dan ini semestinya sudah menjadi alasan Mendagri untuk mencopot Basiran sebagai Pj Bupati Buton," kata Mulis dalam keterangan persnya kepada media di Pasarwajo, Selasa, (25/7/2023).

    Kata Mulis, aksi unjukrasa sekolompok masyarakat ternyata ada berafiliasi dengan Pj Bupati Buton. Terang sekali pernyataan mendukung kepemimpinan Basiran.

    "Anehnya ada juga yang demo tapi ternyata semua pendukung Pj Bupati, kentara sekali mereka membeberkan keberhasilan Pj, tujuannya mempengaruhi Mendagri supaya dia (Basiran-red) 2 periode," kata dia.

    Mulis menjelaskan, cara Basiran untuk menggalang dan menerim dukungan masyarakat dari bentuk unjukrasa merupakan tindakan inprosedural dan mengancam kondusifitas daerah.

    "Itu cara kekanak-kanakan, menerima aksi demonstrasi yang dibuat dari pendukung Pj Bupati, seakan-akan tidak anti-kritik," beber dia.

    "Padahal aslinya, sudah dia (Basiran-red) yang paling anti kritik dan itu tidak bisa menjadi pemimpin daerah sebetulnya," sambung Mulis.

    Pernyataan tersebut disampaikan karena Pj Bupati Buton tidak menemui masa unjukrasa depan Rumah jabatan (Rujab) Bupati di Pasarwajo, Kamis (20/7/2023).

    "Buktinya, kami dari Forum Bela Negeri demo di depan Rujab Bupati, tetapi dia (Basiran-red) tidak muncul," terang Mulis.

    Ia mengatakan masa dari Forum Bela Negeri (FBN) Kabupaten Buton akan melakukan unjukrasa di kompleks perkantoran Pemda Buton di Takawa, namun dihalangi oleh kepolisian.

    "Karena di sana (Takawa-red) ada masa pendukung Pj Bupati, ini harus dipertanyakan kenapa pihak keamanan mengizinkan, ada aksi tandingan di hari yang sama," ungkap dia.

    Untuk itu, Basiran dinilai satu tahun pemerintahan ia memimpin telah membenturkan antar kelompok masyarakat demi kepentingan.

    "Karena demo yang terjadi saat ini akan terjadi terus baik dari yang pro maupun kontra terhadap kebijakan Pj Bupati Buton," ujar Mulis.

    Padahal diktum Kemendagri pengangkatan Pj Bupati Buton tahun 2022, Basiran harus melaksanakan tugas diantaranya menjaga kondusifitas daerah.

    "Jadi cara-cara Basiran ini sudah menabrak aturan pengangkatan dirinya sebagai Pj Bupati, melakukan tindakan yang mengganggu kondusifitas daerah maka itu sekali lagi tidak ada cara lain, selain Mendagri harus mencopot Basiran sebagai Pj Bupati Buton," tutup Mulis.

    Diketahui Drs Basiran MSi dilantik sebagai Pj Bupati Buton oleh Gubernur Sultra H Ali Mazi pada 24 Agustus 2022 di Kendari dengan masa jabatan satu tahun. Jabatannya dapat diperpanjang kembali oleh orang yang sama maupun berbeda namun melalui usulan dari DPRD Buton, Pemprov Sultra dan Kemendagri.

    Sementara DPRD Buton telah lebih dahulu mengusulkan 3 nama yakni Kadis Kesehatan Sultra, Hj Usnia, Kadis Perkebunan dan Hortikultura Sultra, La Haruna dan Kadis Kebudayaan Buton, Laode Syamsuddin.(*)

     


    Penulis | Nana Qairen