• Kasus Pencemaran Nama Baik di Baubau Lambat Dituntaskan

image_title
Ket: Ilustrasi
  • Share

    BUMISULTRA

    BAUBAU- Penangan salah satu kasus pencemaran nama baik di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), dinilai lamban dituntaskan. Dimana kasus pencemaran nama baik itu mulai bergulir sejak dilaporkan di Polres Baubau pada 19 Juni 2019. Berkas laporannya kemudian dilimpahkan oleh Polres ke Kejari Baubau (tahap satu) pada 21 Februari 2020, dan kemudian dinilai lengkap oleh Kejari alias telah memenuhi unsur pidana pada 8 Juli 2020.

    Namun entah mengapa sampai saat ini kasus tersebut belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Baubau.

    Pengacara Fitriani yang merupakan Korban pencemaran nama baik, Hardodi mengatakan pihak Kejaksaan yakni JPU terkesan melindungi tersangka dengan lambatnya pelimpahan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Baubau.

    "Kasus tersebut terkesan melindungi, kami menghadap ke kejaksaan sekitar dua bulan lalu dan baru-baru juga kami datang konfirmasi kesana, kejaksaan mengatakan sudah melimpahkan ke pengadilan, namun ketika saya konfirmasi ke Pengadilan mereka bilang masi menunggu dari pihak Kejaksaan," ungkapnya, Kamis, 8 Oktober 2020.

    Hardodi mengatakan setelah ke Pengadilan Negeri (PN) Baubau iya langsung mengonfirmasi ke Kejari Baubau dan pihak Kejari Baubau terkesan lari, padahal saat ini yang klaiennya laporkan sudah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka.

    "Jaksa Penuntut Umum (JPU) nya itu pak Arman Mol, setelah saya datang konfirmasi ke Kejaksaan pihak kejaksaan mengatakan Pak Arman Mol keluar, saya telpon dirijek, dengan hal ini saya menduga ada indikasi kejaksaan melindungi tersangka Chilis Enda (CES) padahal dia itu sudah status menjadi tersangka, kalau waktu itu Kejaksaan mengatakan kasusnya Masi dalam penyelidikan kepolisian, setelah Kepolisian limpahkan tahap 1, sekarang malah Kejaksaan tidak lagi bergerak.

    Menyikapi hal ini Hardodi dalam waktu dekat akan melaporkan Kejari Baubau ke Kejaksaan Agung sebagai bentuk protesnya terhadap Kejari Baubau yang terkesan lambat dan melindungi tersangka penghina klaiennya itu.

    "Karna hal ini pihak kami mengambil sikap dengan melaporkan Kejari Baubau ke Kejaksaan Agung tentang masalah kode etik, saya sedang menyusun suratnya dan akan melaporkan ini," Tegasnya.

    Di hubungi lewat handphone Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arman Mol mengatakan iya tidak bisa memberi tanggapan kepada awak media karena dia tidak memiliki wewenang sama sekali memberi komentar tanpa izin dari pimpinannya.

    " Betul saya JPUnya tapi saya tidak bisa memberi komentar tanpa seizinan pimpinan, harus ada prosedurnya, kalau bisa ketemu Kasi Pidum langsung," jelasnya.(*)


    Penulis | Alamsyah Pradipta