• Mendorong Pembangunan Infrastruktur Merata, Begini Cara Pemda dan DPRD Kabupaten Wakatobi

image_title
Ket: Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, H.Hamirudin,SE.,MM
  • Share

    BUMISULTRA

    WAKATOBI - Pembangunan infrastruktur terus-menerus didorong Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara. Hal itu diakui ketua DPRD setempat, H.Hamirudin usai mengesahkan anggaran tahun 2021 mendatang lewat wawancara khusus dipelataran kantor Bupati usai penyelanggaran HUT ke-17 Kabupaten itu pada Jum'at (18/12/2020)

    H.Hamirudin menyebut anggaran yang disahkan DPRD tak jauh beda usulan Pemda setempat meski terjadi perubahan angka usulan awal terutama mengenai pinjaman Rp.200 Milyar berkurang sebesar Rp.100 Milyar untuk menggenjot pembangunan infrastruktur jalan di Wakatobi dua (Pulau Kaledupa, Tomia dan Binongko) selain diporsikan anggaran stimulan pembangunan gedung kantor Bupati.

    "Anggaran disepakati sebesar 1 Triliun lebih terdiri dari Pendapatan berkisar 891.922.508.803 dan Belanja sebanyak Rp.1.021.104.841.434, itu inklut dengan anggaran kesehatan kita", bebernya.

    Dari total anggaran itu termuat proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah serta kebijakan pendapatan dan pembiayaan daerah juga memuat strategi pencapaiannya

    Belanja daerah akan difokuskan dan diprioritaskan pada program kegiatan meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan infrastruktur.

    Selain diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan serta difokuskan pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat bagi masyarakat.

    Hadir sejumlah anggota DPRD dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun 2021

    Hal senada dijelaskan Sekda, Drs.H.La Jumadin mengenai pinjaman yang telah disepakati bersama sebesar Rp.100 Milyar, peruntukkannya menambah anggaran DAK dan DAU guna peningkatan infrasutruktur jalan pulau Kaledupa, Tomia dan Binongko selain porsi kantor Bupati Wakatobi

    "Jadi untuk infrastruktur dari DAK dan DAU pulau Binongko ada sekitar 6 Milyar lebih ditambah 19 Milyar dari rencana pinjaman sehingga alokasi anggaran capai bermain angka sebesar Rp.25 Milyar", sambungnya.

    Berikut, Pulau Kaledupa juga diporsikan lebih besar pada nilai DAU-DAK sebesar Rp 8,37 Milyar ditambah nilai pinjaman angka Rp 19 Milyar. Artinya dengan anggaran mendekati angka Rp.28 Milyar itu maka kualitas jalan di pulau Kaledupa akan setara dengan hotmix Ibukota, pulau Wangi-Wangi.

    Sementara di Pulau Tomia anggaran Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) sebesar 33 Milyar ditambah nilai pinjaman sebanyak Rp. 5 Milyar sehingga capai angka Rp. 38 Milyar

    Terpisah dari tiga Pulau yang ada. Di Pulau Wangi-Wangi, nilai pinjaman prioritas adalah kantor Bupati sebesar Rp.42 Milyar. Menyusul angka pinjaman Rp 8 Milyar berikutnya diperuntukkan bagi perbaikan akses jalan area kantor tersebut termasuk area jalan penghubung ke kantor DPRD Wakatobi

    DPRD menerima aspirasi kelompok aktifis saat demo melakukan penolakan pinjaman dana Rp.200 Milyar

    Bukan tanpa alasan.Harapannya, kedepan seluruh aktifitas perkantoran bisa bergeser terutama kantor fital yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat agar mudahkan dilayani satu pintu terkecuali beberapa dinas lainnya.

    "Mengapa kita target tahun anggaran 2022 tuntas sebab 2021 telah ada DAU dan DAK sebanyak 8,37 Milyar sebab pinjaman itu baru usul 2021 dan tahun 2022 baru bisa dilaksanakan", bebernya lagi.

    Kata dia, lewat pembahasan APBD pada dasarnya jalan normal sebab mandatoris pengiputan baik pendidikan maupun kesehatan,ADD terpenuhi termasuk dengan APIP. Mengenai upaya Pemda yang tak bisa digenjot pelaksanaan infrastrukturnya pastinya harus mendorong pinjaman.

    Jumadin sapaan akrab Sekda Wakatobi itu menjabarkan pinjaman sebanyak Rp.100 Milyar yang disetujui DPRD setempat pada dasarnya adalah upaya akselesarasi pembangunan infrastruktur dimana pengembaliannya ditarget tak akan membebani APBD sebab lewat Bank Sultra sebagai Bank pinjaman juga telah ada penyertaan modal daerah.

    "Apalagi syarat mutlak pinjaman itu sesuai aturan harus disertakan berita acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih karena ada hubungannya dengan tanggungjawab pengembalian.Jadi,APBD kita tahun 2021 itu dalam penetapannya sudah memenuhi seluruh kaidah dan peraturan perundang-undangan", tambahnya.

    Ia turut menjabarkan pembiayaan di bidang kesehatan yang telah dikesepakati bersama antara Pemda dan seluruh anggota DPRD sehingga dianggapnya telah tuntas sesuai prioritas usulan yakni peningkatan kualitas kesehatan terutama pelayanan dokter ahli

    "Kita telah siapkan anggaran sebanyak Rp 2,7 Milyar terutama pembiayaan tambahan pendapatan dokter ahli sebanyak Rp.50 juta per bulan dan inklut perumahannya untuk 3 orang dokter ahli sebab 1 orang dokter ahli kita akan selesai study, tahun ini", imbuhnya.

    Penyerahan dokumen usulan KUA-PPAS usulan Pemda kepada DPRD Kabupaten Wakatobi

    Berikutnya dengan adanya rumah sakit terapung yakni spit berkecepatan 35-38 knot dilengkapi peralatan medis guna memudahkan kondisi darurat bagi pasien khususnya rujukan Wakatobi dua (Kaledupa Tomia dan Binongko) .

    "Dokter ahli kita tahun depan selesai, dokter umum kita terpenuhi kemudian spit kita ada sehingga tinggal kesiapan SDM di RSUD Wakatobi agar manajemennya akan terus membaik", tambahnya lagi.

    Lebih lanjut menyebut RSUD setelah menjadi badan layanan daerah (BLUD) akan ada dewan kurator yang bisa mengendalikan manajemen karena Pemda berharap pelayanan Kesehatan bisa mandiri guna menarget bantuan tambahan dari dalam maupun luar

    Kendati memiliki manajemen sendiri. Tugas Dewan Kurator akan setara dengan pengawas, berfungsi memberi masukan, mengatur dan mengawasi proses berjalannya manajemen di istansi itu.

    "Jadi prinsip kita mendorong capaian APBD selain menjadi harapan DPRD juga menjadi harapan kami. Untuk mandatory spending itu cukup anggarannya, tinggal dokter ahli ini bahwa kita harus memiliki political will dan itu dilakukan Pak Bupati dan diperkuat DPRD bahwa adanya pelayanan dokter ahli khususnya pada empat bidang dasar maka Wakatobi ini adanya keluhan kita sudah mampu minimalisir", tutupnya.

    Awal pembahasan pada Minggu ke-3 September, DPRD Kabupaten Wakatobi tak seragam menyikapi rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 tersebut

    Kendati, dalam pembahasan itu terjadi dinamika hingga tercatat 6 anggota DPRD melakukan walk out mengenai argumentasi angka pinjaman 200 Milyar namun seluruh anggota DPRD secara kolektif-kolegial kemudian menyatakan persetujuan dilanjutkan menjadi peraturan daerah dengan pengurangan nilai pinjaman menjadi Rp.100 Milyar.

    Politisi Partai Golkar, Arman Alini

    Saat itu sejumlah anggota DPRD menyatakan pendapat. Diantaranya politisi Golkar, Arman Alini. respon positif atas pinjaman itu didasari pemahaman bahwa dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025. Kabupaten Wakatobi memasuki fase ke-4. Dimana pada fase itu membutuhkan akselerasi pembangunan terutama infrastruktur dasar.

    Apalagi kaitannya pembangunan sarana jalan dan infrastruktur lainnya di Pulau Binongko, Tomia dan Kaledupa, tentunya membutuhkan anggaran puluhan milyar.

    Kata dia,pinjaman daerah diatur sesuai PP Nomor 56 Tahun 2018 pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa pinjaman daerah harus merupakan inisiatif Pemda dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Jika disimak menurut Arman Alini, pinjaman diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada forum DPRD sebelumnya adalah pinjaman jangka panjang. Yang tentunya harus dihitung dengan nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah paling sedikit 2,5 (dua koma lima).

    Sesuai penjelasan aturan itu, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

    Konsep dasar pinjaman daerah itu untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Adv)


    Penulis | La Ilu Mane