• Terjerat Kasus Ijazah Palsu, Kades Berstatus Terdakwa di Kolut Dilantik 

image_title
Ket: Usai pelantikan Kades Patikala dikawal aparat
  • Share

    BUMISULTRA

    KOLUT--Terdakwa Kasus Ijazah Palsu, inisial DKW Kepala Desa (Kades) Patikala terpilih di Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya dilantik, Rabu (13/05/2020)

    Pelantikan yang berlangsung di Aula di lantai lll Kantor Bupati tersebut dihadiri Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Abbas.SE ketua DPRD, Buhari, S.Kel.M.Si, staf ahli bupati, Kanna SH.MH. kasat Sabhara, AKP, Irbar serta Sekdis DPMD, Patahuddin, SH.

    "Sesuai aturan yang berlaku bahwa kepala desa yang meraih suara terbanyak dari pemilihan serentak tahun lalu, harus dilantik. Namun kalau ada persoalan tersandung kasus itu persoalan lain, Pemda wajib melantik kepala desa terpilih," ungkap H.Abbas kepada Bumisultra.com usai pelantikan.

    Terkait proses kasus yang dialami kades Patikala tersebut sehingga berstatus Terdakwa, Wakil Bupati ini mengungkapkan,  proses hukum tetap  berjalan. Namun jika, pengadilan sudah ada putusan inkrah maka, akan dilakukan kajian untuk menentukan sangsi kepada kades tersebut.

    "Kalau misalnya kades ini terbukit bersalah dan dinyatakan sebagai terpidana penjara 5 tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka, Kades tersebut dapat di berhentikan.sesuai Permendagri no 66 tahun 2017.tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa,"ungkapnya

    Dikatakanya, Untuk mengisi kekosongan  kades definif  Dalam menjalani proses hukum, maka pihak pemerintah daerah kabupaten kolaka utara akan menunjuk sekretaris desa sebagai Pelaksana harian untuk menjalankan roda pemerintah desa 

    "Kalau pelaksana harian di desa patikala cukup sekretaris desa, kecuali  kalau pejabat kepala desa, harus dari PNS itupun melalui rekomendasi dari bupati," pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Desa Patikala yang terpilih dilaporkan ke Polres Kolaka Utara terkait dugaan ijazah palsu paket B  untuk digunakan sebagai persyaratan administrasi calon kepala desa yang digelar Pilkades serentak pada bulan november tahun 2019 lalu. (*)


    Penulis | Bahar