• Gelar Bimtek IKU, Bupati Koltim: Penentu OPD Ukur Kinerja dengan Laporan

image_title
Ket: Bupati Koltim Drs. Tony Herbiansyah, M.si saat memberikan sambutan apada acara pembukaan IKU di lantai 3 kantor Bupati Koltim, Selasa (18/02/2020).
  • Share

    BUMISULTRA

    KOLAKA TIMUR -Bagian Ortala Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar bimbingan teknis penyusunan indikator kinerja utama (IKU) se Kabupaten Koltim yamg diikuti para Organisasi perangkat Daerah (OPD) bertempat di lantai III Kantor Bupati Koltim Lalingato, Selasa (18/02/2020).

    Kepala Bagian (Kabag) Ortala Irwan, S.sos dalam sambutanya mengatakan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang berkualitas dapat disusun jika perjanjian kinerja sebagai dasar pelapiran itu berkualitas.

    ''Dan perjanjian kinerja berkualitas dapat disusun jika indikator pengukuran dapat terukur, tepat fungsi dan sasaran,''  urainya.

    Sampai saat ini nilai LAKIP kita masih dipredikat CC dengan capaian 50, 40 point. Dimana umur Koltim yang baru saja lepas dari status Daerah Otonom baru (DOB) tentu saja ini merupakan capaian yang sangat baik dibandingan dengan dengan capaian dengan kabupaten lainya dapat di katakan Koltim berada di posisi menengah ke bawah.

    ''Olehnya itu kami sebagai penyusun LAKIP senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Intan Nur Cahya yang masuk dalam Tim Nasional Penilai kualitas Kerja Pemerintah,'' ujar Irwan.

    Masih kata dia, berdasarkan beberapa hal diatas Pemda Koltim bekerjasama Tim Nasional Penilai Kualitas Kinerja Pemerintah melaksanakan bimbingan tekhnis penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkup pemda Koltim yang dimulai hari ini sampai besok (Rabu 19/02).

    Bupati Koltim Tony Herbiansyah memerintahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengarahkan stafnya yang membidani untuk menekuni dengan baik tentang penyusunan Indikator Kinerja.

    "Kita harus dalami dan ikuti serta laksanakan, ini sudah menjadi kewajiban untuk melaporkan kinerja kita yang diukur dengan laporan," katanya.

    Dikatakan, IKU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di mana sistem ini terintegrasi dari sistem perencanaan, anggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem pelaksanaan akuntanbilitas keuangan.

    "Kita masih ada waktu sampai 31 maret untuk laporan kinerja, dan bobot paling tinggi adalah perencanaan kinerja 30 persen. Kita punya tekad yang sama untuk yang terbaik, jangan berpikir ke belakang, kita bukan lagi daerah otonomi baru tapi kita sebanding dengan otonomi maju, secara psikologis mental harus sudah siap,'' terangnya.

    Kembali Tony menegaskan para OPD menerapkan manajemen untuk menyelesaikan masalah yang ada, fungsikan Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi agar berjalan baik, mengontrol, dan membimbing mereka, ingat kira bukan untuk dilayani tapi melayani.

    "Dengan IKU ini kami harapkan, agar seluruh peserta dapat memahami langkah yang harus diambil untuk menentukan indikator kinerja OPD masing - masing demi kemudahan penilaian kinerja kita. Sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendorong meningkatnya nilai LAKIP Kabupaten Koltim secara signifikan, '' harapnya. 

    Ditempat yang sama Tim Nasional Penilai Kualitas Kinerja Pemerintahan dari Inspektorat Provinsi, Intan menuturkan, Kasubag Perencanaan adalah motor penggerak, karena merekalah yang dapat merubah mengganti setipa perencanaan.

    ''Ada 10 faktor untuk indikator penilaian, namun ada lima yang paling utama yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kontribusi perekonomian, pengentasan kemiskinan, indeks Infrastruktur serta pelayanan dasar, karena alat ukur eksternal yang melihat dan yang memberi kontribusi adalah OPD,'' pungkanya. (*)


    Penulis | Irwandar