• DKP Beri Penguatan Hingga Pendampingan MHA

image_title
Ket: Kadis DKP Kabupaten Wakatobi, DR.Jalaludin
  • Share

    BUMISULTRA

    WAKATOBI --Pasca melaksanakan kegiatan berbasis penguatan konsep dan fungsi masyarakat hukum adat(MHA) terutama revelansi hukum positif rupanya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Wakatobi bertekad hingga melakukan pendampingan lapangan.Hal itu diungkap Kadisnya DR. Jalaludin.

    Pertemuan yang bertempat di Villa Desita kurun waktu dua hari berturut-turut pada Selasa hingga Rabu(28-29/5/2019) melibatkan sejumlah Stakholder diantara Kapolres,AKBP.Didik Supranoto,S.Ik, Kajari, Ade Kamarudin,SH serya DanposAL, letda laut(T)Muh.Tinri sekaligus hadir staf Gubernur Sultra,Prof.La Sara menjadi pemateri.

    DR.Jalaludin merinci materi pertama juga materi kedua sebagai langkah memberi pemahaman dan menguatan konsep fungsi dan penguatan MHA serta relevansinya terhadap hukum positif.

    "Kegiatan kedua, tentu kita lebih maju jika diberi ruang maka kita tidak lagi bicara penguatan tapi eksen kegiatan berbasis kearifan lokal"Ungkap Formatur KAHMI Wakatobi itu.

    Ia mengambil sample MHA Kadie Liya, disebutnya kurun waktu tahun 2017 lalu telah di dorong dengan legitimasi sehingga tahun ini diberikan penguatan dimana lewat penguatan melahirkan sejumlah program pemberdayaan berbasis kearifan lokal MHA.

    Berikutnya sebagai langkah lanjutan tidak lagi kegiatan bersifat formalitas diatas meja namun akan lebih pada proses pendampingan tidak hanya soal kendala hukum melainkan pemberdayaan. Dimana akan melibatkan banyak pihak. Salah satunya yang menyatakan kesiapan adalah komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagai Satuan pendidikan Kementrian Kelautan Perikanan Pimpinan Mentri KKP RI,Susi Pudjiastuti.

    "Geb tata kelola laut MHA harus masuk sebagai bagian penting pemerintah.Maka kegiatan MHA sebagai bentuk pengakuan dan penguatan
    dimana harus tumbuh dan kuat mencari dan menggali kearifan yang ada saat ini sehingga menjadi modal kekuatan mereka"Paparnya.

    Selebihnya DKP berkomitmen akan melakukan koordinasi berbagai pihak mulai dari MHA, stakholder terkait hingga Kementrian guna mendorong MHA tuntas menyelesaikan hambatan-hambatan mereka.

    Langkah awal soal koordinasi itu, DKP optimis hadirnya Prof.La Sara selaku bagian dari Pemprov Sultra guna melihat secara langsung kearifan lokal MHA Wakatobi sehingga menjadi pertimbangan mendorong niat DKP dan MHA baik dalam sisi penguatan maupun pemberdayaanya yang berimplikasi pada nilai tambah ekonomi masyarakat.

    1. Penguatan

    Kajari Wangi-Wangi,Ade Kamarudin,SH menyebut secara kelembaga MHA sangat mungkin mengambil peran penting wilayah laut dan pesisir dimana dalam hukum positif,payung hukum tertuang undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan perairan dan laut-laut kecil. Selain MAH diberi ruang untuk mengatur zonasi juga pengakuan secara hukum dan memperoleh akses.

    "Ada penangkapan ikan,alur dan konservasi tidak boleh diganggu. Ini turunannya harus diatur perda meski sebagian urusan diberikan pemerintah propinsi Sultra" sebutnya.

    Secara terperinci, Ade Kamarudin mengurai pasal terkait menjadi penguatan hukum adat baik akuisasi dalam UU termasuk masyarakat memperoleh akses ketika diberi izin pihak-pihak tertentu lewat syarat UU.

    "Pasal 22 UU nomor 1 tahun 2014 diatur pengakuannya. "Masyarakat hukum adat ditetapkan pengakuan sebagaimana perundang -undang. Artinya hukum adat disini diakui.Demikian Pasal 60 Demikian hak masyarakt. Sementara pasal 60 huruf i menyebut masyarakat berhak melaporkan tindak pidana dalam aktifitas pesisir,'' t ambahnya.

    Terkait aktifitas pengrusakan lingkungan,pelaku mendapat ancaman pidana 10 tahun."Siapa berwenang menangkap dalam hukum UU pidana kita maka setiap orang berhak menangkap tanpa surat penangkapan ketika melihat terjadinya tindak pindana dan membawanya kepenegak hukum berwenang,'' paparnya.

    Sementara Kapolres Wakatobi,AKBP. Didik Supranoto,S.Ik mempertegas bahwa kewenangan masyarakat menangkap sebagaimana syarat UU tindak pidana terkecuali pelaku terjaring operasi tangkap tangan(OTT) kemudian diserahkan kepihak berwajib untuk ditindak.

    Sehingga MHA perlu merekam, memotret dan menyertakan bukti-bukti lain sebagai pendukung. Soal bagaimana standar operasional presedure(SOP) penangkapa hal-hal tak tidak disebutkan secara aturan,MHA bisa berkoordinasi langung bahkan disusulkan memiliki grup Whatsapp(WA) khusus terdiri dari anggota Polres,Kejaksaan, Pos AL, DKP dan MHA baik Sara Wali Binongko,Sara Kawati Tomia, Barata Kahedupa serta sara kadie liya sebagai representatif MHA di Wakatobi.

    2. Pemberdayaan dan Pendampingan

    Materi yang disajikan staf Gubernur Sultra, Prof.La Sara terkait kearifan lokal dan penguatan MHA Wakatobi memberi pemahaman konsep pemberdayaan.Dimana disebutkan Kabupaten Wakatobi yang mendorong misi Kabupaten maritim berdaya saing tentu tak bisa berkembang tanpa memahami alur pendukung sektor kemaritiman.

    Disebutkan ada 11 komponen mendukung Sektor maritim, dimana semua kemponen memungkinkan mewujudkan pemberdayaan sebagai nilai tambah ekonomi masyarakat dengan diolah secara arif dan bijaksana dan hal ini membutuhkan MHA ditengah ruang laut dari 0-12 mil sesua UU nomor 23 tahun 2014.

    Kearifan lokal mendorong pelestarian dimana Interaksi sumberdaya hayati dan non hayati membentuk ekosistem yang baik. Disisi lain jika pengelolaan tersebut diterapkan pada saat yg tepat dan komprehensif maka dapat memberikan perangkat tata ruang yang baik diwilyah pesisir laut dan Sumberdaya serta berdampak pada harga pasar dunia.

    Ia mengambil contoh pengelolaan tambak udang disalah satu wilayah Sultra dimana saat bersamaan pihak investor Jepang melihat secara langsung cara bertambak dengan cara tak arif maka hasilnya tertolak.

    Demikian pada kasus bertani agar-agar jika ada yang bius ikan hingga masa panen maka berpengaruh terhadap kualitas. Sambungnya,bisa jadi berdampak harga pasar, itulah salah satu efek pengelolaan tak arif.

    Secara arif sesungguhnya tujuan pengelolaan Untuk meningkatkan hidup manusia dimana bergantung pada sumber daya psisir - kelautan dan perikanan.Pada saat yang sama mempertahankan keanekaragaman hayati serta produktifitas sumber daya. Semakin banyak organisme maka laut itu semakin produksi demikian jika semakin sedikit maka keseimbangan ekologi akan semakin terancam. (**)


    Penulis | La Ilu Mane


Berita Terpopuler